MAKLUMAT — Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI untuk memaparkan evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian UMKM semester I tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).
Dalam rapat tersebut, Menteri Maman mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian UMKM hingga semester I tahun 2026 telah mencapai Rp168,6 miliar atau 42,46 persen dari total pagu anggaran Rp397,1 miliar.
“Realisasi anggaran sampai hari ini sudah 42,46 persen yaitu sebesar Rp168 miliar. Kalau dilihat dari konteks monitoring dan evaluasi, Kementerian UMKM melakukan pengawasan alokasi anggaran untuk UMKM,” kata Menteri Maman dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (19/5).
Ia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan berbagai program strategis, termasuk memperluas akses pembiayaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026.
Kementerian UMKM mencatat penyaluran KUR telah mencapai Rp105,8 triliun kepada 1,69 juta pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 511.208 pengusaha UMKM berhasil naik kelas atau graduasi, sedangkan 1,15 juta lainnya merupakan debitur baru.
Selain pembiayaan UMKM, pemerintah juga memperkuat legalitas usaha melalui penerbitan 15,65 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 3,73 juta sertifikasi halal sepanjang semester pertama 2026. Dukungan standardisasi usaha juga dilakukan melalui program SNI Bina UMK bagi ribuan pelaku usaha dan produk UMKM.
Kementerian UMKM turut memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional melalui pembinaan terhadap 1,081 juta wirausaha. Selain itu, terdapat pengawasan terhadap 753 inkubator bisnis yang membawahi 8.661 usaha rintisan.
Kemitraan usaha juga terus diperluas. Sebanyak 804 UMKM tercatat telah menjalin kemitraan dengan potensi transaksi mencapai Rp2,21 triliun.
Pemerintah juga melibatkan 57.600 pelaku UMKM sebagai pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperluas akses pasar internasional dan memperkuat rantai pasok usaha menengah dan besar melalui program Holding UMKM.
Menteri Maman menambahkan, pada tahun 2025 Kementerian UMKM berhasil menyerap anggaran sebesar Rp425,8 miliar atau 97,39 persen dari total pagu akhir Rp437,2 miliar. Capaian tersebut menempatkan Kementerian UMKM pada peringkat ke-16 dari 45 kementerian dengan penyerapan anggaran terbesar.
Menurutnya, capaian anggaran tersebut sejalan dengan peningkatan indikator strategis sektor UMKM nasional. Pada 2025, jumlah usaha kecil dan menengah meningkat menjadi 3,28 persen dari target 3,1 persen. Sementara Rasio Kewirausahaan Nasional mencapai 3,29 persen dari target 3,1 persen.
Dalam kesempatan itu, Menteri Maman juga mengungkapkan rencana soft launching SAPA UMKM sebagai platform integrasi data dan layanan dari berbagai offtaker untuk mendukung program kesejahteraan rakyat (PRO-KESRA).
“Sudah diuji coba di Bandung, Makassar, dan Bali. Hasilnya positif walau masih ada evaluasi untuk terus kita sempurnakan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada UMKM,” ujarnya.
Maman menjelaskan, SAPA UMKM akan mengintegrasikan layanan pengembangan kapasitas usaha, pembiayaan, hingga perlindungan UMKM melalui digitalisasi sistem informasi data tunggal yang diperbarui secara real time.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pengusaha UMKM dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.***
