MAKLUMAT — Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Umar Hannase menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal gejolak dolar adalah penyederhanaan persoalan ekonomi makro.
Sebelumnya, Prabowo sempat menyatakan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar. Pernyataan itu kemudian memunculkan anggapan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak berdampak langsung pada warga pedesaan.
Namun menurut Umar, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp 17.500 per dolar AS tetap akan dirasakan masyarakat pedesaan meski transaksi sehari-hari menggunakan rupiah.
“Disebutkan bahwa tidak berdampak pada masyarakat desa karena mereka tidak menggunakan dolar, menurut saya ini adalah sebuah penyederhanaan makroekonomi yang kurang tepat,” ujarnya kepada wartawan Maklumat.id pada Kamis (21/5/2026).
Umar mengatakan, dampak pelemahan kurs memang tidak terjadi secara instan. Namun, kondisi itu akan merambat melalui mekanisme inflasi barang impor yang memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari hingga ke pedesaan.
Menurutnya, pernyataan seperti itu memang mungkin bertujuan menjaga sentimen pasar dan meredam kepanikan publik, tetapi tetap berisiko mengaburkan realitas ekonomi di lapangan.
Mengapa Masyarakat Desa Tetap Terdampak?
Masyarakat desa tetap terdampak karena rantai pasok kebutuhan sehari-hari masih sangat terkait dengan impor. Sejumlah komoditas seperti kedelai, gandum, hingga bahan pakan ternak memiliki komponen impor yang tinggi sehingga kenaikan dolar akan memengaruhi harga barang di tingkat konsumen.
“Meskipun memang kenyataannya transaksi ritel di pedesaan itu menggunakan rupiah, dampak pelemahan kurs memang tidak terjadi secara instan, tetapi akan terasa melalui mekanisme inflasi dari barang impor,” katanya.
Selain bahan baku, Umar menilai penguatan dolar juga berdampak pada sektor energi dan logistik. Ia mengatakan, Indonesia masih berstatus sebagai negara net importir minyak sehingga biaya impor minyak mentah akan meningkat ketika dolar AS menguat.
Menurutnya, meski pemerintah dapat menahan harga BBM bersubsidi, kenaikan biaya logistik komersial dan bahan baku industri tetap tidak terhindarkan. Dampaknya kemudian diteruskan ke harga jual barang hingga sampai ke konsumen akhir, termasuk masyarakat di pelosok desa.
“Nah, ketika dolar menguat, biaya impor minyak mentah pasti membengkak. Meskipun harga BBM bersubsidi bisa ditahan oleh pemerintah, biaya logistik komersial dan bahan baku industri tetap akan naik yang pada akhirnya kemudian akan ditransmisikan ke harga jual sampai ke tingkat konsumen akhir, termasuk di pelosok desa,” ujarnya.
Umar juga menyoroti dampak pelemahan rupiah terhadap sektor pertanian. Umar mengatakan, petani di pedesaan masih mengandalkan pupuk dan obat-obatan pertanian yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari impor.
Kondisi tersebut juga akan meningkatkan biaya produksi pertanian dan memangkas keuntungan petani. Karena itu, ia menilai anggapan bahwa masyarakat desa tidak terdampak karena tidak bertransaksi menggunakan dolar tidak sepenuhnya tepat.
“Dolar yang tinggi pasti juga memicu peningkatan biaya produksi pertanian sehingga itu akan memangkas keuntungan petani,” jelasnya.
Kebijakan Fiskal dan Moneter
Umar kemudian menyoroti pentingnya langkah pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk meredam dampak pelemahan rupiah. Dari sisi fiskal, ia menilai pelemahan kurs hingga level saat ini akan memberikan tekanan besar terhadap APBN.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya membangun narasi, tetapi juga menyiapkan langkah mitigasi yang praktis. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah memperkuat bantuan sosial dan subsidi pangan yang lebih terarah untuk menjaga daya beli kelompok rentan.
“Pemerintah tidak boleh sekadar membangun narasi, tetapi juga harus mencari langkah-langkah mitigasi yang praktis,” katanya.
Menurut Umar, kebijakan subsidi energi juga perlu diperhatikan karena pelemahan kurs otomatis akan meningkatkan beban kompensasi dan subsidi energi pemerintah. Ia menilai kebijakan fiskal harus difokuskan pada penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.
Selain itu, ia meminta pemerintah meninjau kembali proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang padat impor. Menurutnya, anggaran negara sebaiknya direalokasi untuk memperkuat stimulus sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ketahanan pangan.
“Pemerintah perlu menahan atau meninjau proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar dan padat impor sehingga anggaran tersebut sebaiknya direalokasi untuk stimulus sektor UMKM dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Umar menilai pelemahan rupiah juga dapat menjadi momentum bagi sektor ekspor. Ia mengatakan, pemerintah dapat memberikan relaksasi pajak kepada eksportir agar mereka mampu memperluas produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
Sementara dari sisi kebijakan moneter, ia menilai Bank Indonesia memiliki peran penting sebagai jangkar stabilitas untuk mencegah capital outflow yang lebih besar dan menahan depresiasi rupiah lebih lanjut. Menurutnya, kebijakan triple intervention perlu dijalankan secara konsisten agar keseimbangan supply dan demand di pasar tetap terjaga.
“Bank Indonesia harus masuk ke pasar dan melakukan intervensi secara terukur untuk menyeimbangkan supply and demand,” katanya.
Umar juga menyoroti pentingnya kebijakan suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate. Ia mengatakan, penyesuaian suku bunga perlu dipertimbangkan apabila pelemahan rupiah memicu lonjakan ekspektasi inflasi.
Menurutnya, langkah menaikkan atau mempertahankan BI Rate menjadi salah satu upaya yang sulit dihindari untuk menjaga daya tarik instrumen keuangan domestik di mata investor global.
“Menaikkan atau mempertahankan BI Rate merupakan langkah yang tidak bisa dihindari. Tujuannya untuk menjaga selisih imbal hasil dari instrumen keuangan domestik sehingga tetap menarik di mata investor global,” pungkasnya.
