MAKLUMAT — Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Timur Dra Rukmini Amar MAP, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kader perempuan agar mampu berkontribusi dalam pengambilan kebijakan publik.
Hal itu ia tegaskan ketika membuka Kelas Kebijakan Publik sesi kedua, yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA) PWA Jawa Timur secara virtual melalui Zoom Meeting, Sabtu (16/5/2026).
Kegiatan tersebut membahas strategi perempuan dalam memengaruhi kebijakan publik sekaligus tantangan yang masih dihadapi perempuan di ruang publik.
“Melalui kelas kebijakan publik ini, PW Aisyiyah Jawa Timur berharap seluruh kader dapat terus belajar meningkatkan kapasitas diri agar mampu bersinergi mewujudkan suara individu menjadi suara gerakan yang didengar dan dapat memengaruhi kebijakan publik,” ujar Rukmini.
Sementara itu, Ketua LPPA Jawa Timur Afida Safriani menjelaskan bahwa sesi kedua Kelas Kebijakan Publik difokuskan pada jalur penyampaian aspirasi agar dapat memengaruhi kebijakan publik, sekaligus mengidentifikasi tantangan perempuan Aisyiyah dalam ranah tersebut.
“Fokus pembahasan kali ini adalah bagaimana jalur yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat agar mampu memengaruhi kebijakan publik, sekaligus mengidentifikasi tantangan perempuan Aisyiyah dalam proses tersebut,” terangnya.
Dua narasumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut, yakni Dati Fatimah dari LPPA PP Aisyiyah dan akademisi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Yuni Lestari.
Pada sesi materi pertama, Dati Fatimah mengawali paparannya dengan melibatkan peserta melalui aplikasi Mentimeter. Peserta diminta mengidentifikasi hambatan perempuan dalam kiprah di ruang publik.
Hasil diskusi menunjukkan sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi perempuan, mulai dari budaya patriarki yang kuat, beban ganda sebagai istri, ibu, sekaligus pekerja publik, akses dan kesempatan yang belum setara, hingga minimnya dukungan sistem dan komitmen bersama.
Menurut Dati, kondisi tersebut menuntut perempuan Aisyiyah untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan sosial di masyarakat.
“Perempuan Aisyiyah harus meningkatkan kapasitas agar mampu hadir sebagai bagian dari solusi dalam kehidupan masyarakat,” tandasnya.
Sesi selanjutnya, Yuni Lestari menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan. Ia menilai keterlibatan perempuan di ruang publik tidak dapat dilepaskan dari komitmen menjalankan regulasi afirmasi perempuan yang telah diatur dalam undang-undang.
“Dalam Undang-Undang Pemilu sudah diatur keterlibatan perempuan minimal 30 persen sebagai calon anggota parlemen. Namun, implementasinya masih sebatas pencalonan sehingga hasil akhirnya perempuan yang duduk di parlemen masih sangat minim,” sorotnya.
Ia menambahkan, kehadiran perempuan dalam pengambilan kebijakan sangat penting karena perempuan memiliki pengalaman sosial yang berbeda dibanding laki-laki.
“Perempuan mampu mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi,” kata Yuni.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul di kolom komentar maupun peserta yang berdiskusi secara langsung. Sebanyak 156 peserta dari unsur Pimpinan Daerah Aisyiyah se-Jawa Timur mengikuti kegiatan tersebut.
Salah satu topik yang banyak menarik perhatian peserta adalah mengenai tips menjalankan peran perempuan di ranah publik sekaligus domestik. Peserta juga menanyakan pengalaman pribadi Yuni Lestari dalam menjaga keseimbangan kedua peran tersebut.
Kegiatan Kelas Kebijakan Publik LPPA Aisyiyah Jawa Timur ini menjadi ruang pembelajaran strategis bagi perempuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, memperluas wawasan kebijakan publik, sekaligus memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi yang lebih inklusif.
