MAKLUMAT — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (LHKP PDM) Kota Surabaya menggelar Rapat Kerja (Raker) di Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jalan Wuni No. 9, pada Senin (1/6/2026).
Ketua LHKP PDM Kota Surabaya, dr Zuhrotul Mar’ah, menjelaskan bahwa kegiatan Raker merupakan agenda tahunan. Ia berharap melalui Raker tersebut dapat menghasilkan program-program terbaik, baik bagi Persyarikatan Muhammadiyah maupun kemajuan Kota Pahlawan.
“Semoga Rapat Kerja ini menghasilkan program-program terbaik untuk kemajuan Muhammadiyah dan Kota Surabaya. Rapat kerja ini diadakan setahun sekali untuk mengaktualisasikan program jadi kenyataan,” kata perempuan yang akrab disapa dr Zuhro itu, yang juga menjabat anggota DPRD Kota Surabaya.
Wakil Ketua PDM Kota Surabaya M Arif An SH MH, menegaskan bahwa LHKP merupakan “otak” bagi Persyarikatan Muhammadiyah dalam sektor politik dan kebijakan publik, sehingga diharapkan mampu menghasilkan berbagai program kajian pemikiran, politik, dan advokasi publik yang bisa jadi jembatan perjuangan bagi kaum lemah.
“Peran LHKP dalam penegakan keadilan sosial, lingkungan dan tata kota, perlindungan buruh, memperjuangkan UMKM, pendidikan, dan kesehatan, khususnya kebijakan pembangunan Kota Surabaya harus jadi perhatian serius,” pesannya.
Ia juga menyorot permasalahan banjir dan kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah di Kota Surabaya. “Masih adanya banjir dan jalan yang berlubang masih dirasakan warga,” lanjut Arif An.
Sementara itu, Ketua LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Dr Mukayat Al-Amin MSosio, menekankan bahwa LHKP kedepan harus mampu menyiapkan kader-kader Persyarikatan untuk duduk di ruang-ruang publik, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Ia berharap, dengan begitu kader-kader politik yang didorong LHKP tersebut dapat menjadi corong ide atau gagasan maupun nilai-nilai Muhammadiyah bagi kemajuan bangsa dan negara.
“Harga demokrasi yang mahal, ongkos politik yang semakin tinggi, jangan menjadi halangan kader untuk berkiprah di arena kebangsaan. Saatnya inventarisasi dan distribusi kader di eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata Mukayat.
Ia berharap program-program dan kebijakan LHKP PDM Kota Surabaya dapat diarahkan untuk menyiapkan kader-kader politik untuk berkiprah di ruang publik, seperti melalui sekolah politik atau sekolah kebangsaan. “Penguatan SDM lewat Sekolah Kebangsaan dan program lainnya harus banyak tumbuh,” tambah Mukayat.
