MAKLUMAT — Muhammadiyah dinilai memiliki ruang yang luas untuk terlibat dalam peningkatan kualitas dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah satu peran yang bisa dijalankan adalah memberikan pelatihan dan pembekalan kepada calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri.
Pandangan itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005–2015 Din Syamsuddin dalam Muhammadiyah Diplomacy Training (MDT) yang diselenggarakan Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Din, persoalan pekerja migran Indonesia tidak hanya muncul saat mereka bekerja di luar negeri. Masalah juga kerap terjadi pada fase sebelum keberangkatan dan setelah kembali ke Indonesia.
“Dalam ketiga fase itu terdapat titik-titik rawan yang sering kali menimbulkan masalah bagi pekerja migran. Karena penempatan tenaga kerja melibatkan banyak pihak, peluang terjadinya praktik yang tidak adil dan berorientasi keuntungan semata masih cukup besar,” ujarnya.
Din menjelaskan, penempatan pekerja migran Indonesia hingga kini masih didominasi perusahaan penyalur tenaga kerja atau agensi. Sementara pekerja yang berangkat secara mandiri jumlahnya masih kurang dari 10 persen.
Ia menilai persoalan mendasar pada fase pra-keberangkatan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian calon pekerja migran. Kondisi tersebut membuat mereka lebih rentan menghadapi berbagai persoalan di negara tujuan.
“Banyak yang berangkat tanpa keterampilan yang cukup. Ketika sampai di negara tujuan, mereka menghadapi peralatan dan sistem kerja yang berbeda dengan kondisi di kampung halaman. Akibatnya, mereka mengalami culture shock, kesulitan bekerja, bahkan tidak jarang mendapat perlakuan tidak layak dari majikan,” katanya.
Karena itu, Din mendorong Muhammadiyah memanfaatkan jaringan organisasi yang dimiliki untuk memberikan pelatihan, pembekalan, dan pendampingan bagi calon pekerja migran. Program tersebut dinilai dapat meningkatkan kesiapan pekerja sekaligus mengurangi berbagai risiko yang mereka hadapi selama bekerja di luar negeri.
Ia juga menyinggung pentingnya pendampingan bagi pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia. Saat menjabat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja di Departemen Tenaga Kerja, Din mengaku pernah mendorong organisasi perempuan seperti Aisyiyah dan Fatayat NU untuk membentuk wadah perlindungan bagi pekerja migran.
Menurutnya, mayoritas pekerja migran Indonesia adalah perempuan sehingga membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, termasuk untuk mencegah kasus pelecehan seksual dan berbagai bentuk kerentanan lainnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Herry Suhardiyanto menyatakan diplomasi menjadi kemampuan yang semakin penting dalam upaya melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran.
Ia berharap Muhammadiyah Diplomacy Training dapat melahirkan kader-kader Muhammadiyah yang memiliki kapasitas diplomasi dan mampu berkontribusi di tingkat organisasi, nasional, maupun internasional.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu turut dihadiri Ketua PP Muhammadiyah Syafiq Mughni, Ketua Lazismu Ahmad Imam Mujadid Rais, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawalla, Duta Besar Bunyan Saptomo, Duta Besar Salman Al-Farisi, Ketua Departemen Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Imam Addaruqutni, Sekretaris LHKI Yayah Khisbiyah, serta Agung Rachmat Hidayat dari LHKI PP Muhammadiyah.
