MAKLUMAT — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kepastian lahan masih menjadi pekerjaan rumah utama dalam upaya mempercepat investasi di Jawa Timur. Menurutnya, penyelesaian persoalan tata ruang dan ketersediaan lahan menjadi kunci untuk menjaga daya saing investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat memimpin High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur 2026, sekaligus meluncurkan East Java Investment Forum (EJIF) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).
“Ada PR yang sangat mendasar untuk investasi, khususnya kepastian lahan. Sinergi di antara kita, baik horizontal maupun vertikal, harus benar-benar terbangun,” kata Khofifah.
Ia menekankan percepatan investasi membutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Menurutnya, ekosistem investasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila koordinasi lintas sektor berjalan efektif.
Salah satu langkah yang diprioritaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah percepatan harmonisasi tata ruang serta penyediaan lahan investasi strategis. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta sinkronisasi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Selain itu, Pemprov Jatim juga mempercepat pengembangan kawasan industri beserta infrastruktur pendukung guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Khofifah mengatakan pemerintah juga memperkuat program Investment Project Ready to Offer (IPRO) agar setiap daerah memiliki proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor sesuai potensi unggulannya masing-masing.
Di sisi lain, Pemprov Jatim terus memperbaiki iklim investasi melalui penyelesaian berbagai hambatan perizinan, koordinasi lintas sektor, mekanisme debottlenecking, serta implementasi Deklarasi Anti Premanisme guna meningkatkan rasa aman dan kepastian berusaha bagi investor.
“Dengan langkah-langkah tersebut, kami optimistis Jawa Timur tetap menjadi salah satu tujuan investasi unggulan di Indonesia. Investasi yang masuk harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Khofifah juga menegaskan pentingnya peran TP2ED sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam mengidentifikasi peluang pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong hilirisasi dan penguatan rantai nilai ekonomi lokal. Hingga saat ini, sebanyak 37 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk TP2ED.
Sementara itu, perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dinilai menjadi instrumen penting untuk memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lainnya sehingga mampu meningkatkan produktivitas sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama antara DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dengan DPMPTSP dari 38 kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan investasi di daerah.
