MAKLUMAT — DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter, yang salah satunya membahas langkah penyesuaian harga gas industri di tengah dinamika geopolitik global, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (29/6/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi tersebut, yang turut diikuti Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tampak hadir pula perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, PT Pertamina, hingga PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Dasco menyebut, langkah tersebut disiapkan sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya sektor industri yang bergantung pada pasokan gas, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.
“Ini ada kabar bagus dari Pak Menteri ESDM. Hari ini kita melakukan koordinasi dalam rangka merespons berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas,” ujarnya, saat konferensi pers usai tersebut.
Dasco mengatakan, kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah menjadi respons terhadap aspirasi kalangan industri dan pekerja yang sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terkait kenaikan harga gas yang berpotensi memengaruhi aktivitas usaha.
“Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas industri yang naik,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Tiga Skema Penyesuaian Harga Gas
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah telah menerima berbagai masukan dari asosiasi industri, termasuk sektor keramik serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan tiga skema penyesuaian harga gas untuk menjaga keberlanjutan industri nasional.
Menurut Bahlil, harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi industri akan dipertahankan pada kisaran US$6,5 hingga US$7 per MMBTU. Untuk industri non-HGBT di wilayah Jawa, harga gas pipa ditetapkan sebesar US$9,6 per MMBTU.
Sementara itu, harga LNG bagi sektor industri diturunkan menjadi US$13 per MMBTU dari sebelumnya berada di kisaran US$20 hingga US$23 per MMBTU, sesuai arahan Presiden guna menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
Penyebab Tingginya Harga LNG
Bahlil menjelaskan, tingginya harga LNG dipengaruhi penurunan produksi gas di wilayah Jawa Barat yang selama ini memasok kawasan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
Akibat kondisi tersebut, pasokan gas harus dipenuhi melalui LNG dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, serta sejumlah wilayah lain yang membutuhkan tambahan biaya transportasi dan proses regasifikasi sebelum dialirkan melalui jaringan pipa.
Meski demikian, pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan keterbatasan cadangan gas nasional.
Menurutnya, produksi gas nasional secara keseluruhan masih memenuhi target lifting APBN sehingga Indonesia tidak melakukan impor gas. Persoalan utama, kata dia, terletak pada biaya penyediaan LNG untuk kebutuhan industri.
Rakor Penguatan Fiskal dan Moneter
Sebelumnya, dalam forum Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter antara DPR dan pemerintah, Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya dalam menghadapi kenaikan harga minyak global yang berpotensi memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga dan koordinasi antarotoritas ekonomi terus diperkuat untuk menjaga pertumbuhan kredit serta likuiditas perbankan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa koordinasi antara DPR, pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan selaras, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan gas bagi industri nasional.
