MAKLUMAT — “Katanya korupsi diperangi. Tapi kenapa pelakunya masih itu-itu saja?” tanya Hasan sambil menatap layar ponselnya di sebuah kafe.
“Karena masalahnya bukan cuma aturan. Masalahnya juga soal penegakan hukum,” jawab temannya sambil nyeruput kopi.
“Maksudnya bagaimana?”
“Ya aturannya bisa bagus. Programnya bisa hebat. Tapi kalau hukum tidak ditegakkan, semua hanya jadi slogan.”
Dimas terdiam. Ia lalu mengangguk pelan.
Percakapan semacam itu sering muncul di berbagai tempat. Banyak orang mulai menyadari satu hal penting. Kemajuan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh program pembangunan, teknologi, atau besarnya anggaran. Semua itu bisa runtuh ketika hukum kehilangan wibawa.
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan aturan. Berbagai undang-undang sudah dibuat. Sistem pengawasan juga tersedia. Lembaga penegak hukum juga banyak. Namun masalah terbesar sering kali bukan pada kurangnya aturan, melainkan pada keberanian menjalankannya secara konsisten.
Ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kepercayaan publik ikut menurun. Masyarakat menjadi semakin ragu. Mereka melihat adanya perbedaan perlakuan antara orang biasa dan mereka yang memiliki kekuasaan.
Padahal hukum memiliki fungsi yang sangat penting. Hukum bukan hanya alat menghukum pelaku pelanggaran. Ia juga menciptakan rasa aman. Juga menjadi batas yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hukum harus menjaga agar kekuasaan tidak digunakan sesuka hati. Tanpa penegakan yang kuat, program sehebat apa pun akan kehilangan makna.
Pemimpin Harus Jadi Teladan
Salah satu ujian terbesar seorang pemimpin adalah keberanian menindak orang-orang terdekatnya sendiri. Di sinilah integritas benar-benar diuji.
Banyak pemimpin ingin terlihat baik di mata semua orang. Mereka memilih jalan aman. Tidak ingin konflik dengan banyak orang. Akibatnya, pelanggaran yang dilakukan orang-orang dekat sering dibiarkan. Padahal sejarah justru lebih menghargai pemimpin yang berani mengambil risiko demi keadilan.
Kita bisa melihat contoh dari Singapura. Di bawah kepemimpinan mendiang Lee Kuan Yew, perang terhadap korupsi dilakukan secara serius. Tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan jabatan. Birokrasi dibangun dengan sistem pengawasan ketat dan hukuman yang jelas.
Hasilnya terlihat nyata. Dalam indeks persepsi korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International, Singapura pernah secara konsisten berada di kelompok negara paling bersih dari korupsi di dunia.
Contoh lain datang dari negara-negara Nordik seperti Denmark dan Finlandia. Kedua negara ini hampir selalu menempati posisi teratas dalam berbagai indeks transparansi dan tata kelola pemerintahan. Salah satu kuncinya adalah kepastian hukum yang berlaku sama bagi semua warga negara.
Di negara-negara tersebut, pejabat publik memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan dijadikan “aji mumpung”. Sekecil apa pun pelanggaran bisa berujung pada pengunduran diri atau proses hukum.
Bandingkan dengan situasi yang sering terjadi di negara berkembang. Ketika seorang pejabat tersandung kasus, energi justru habis untuk membela diri, mencari pembenaran, atau membangun opini publik. Proses hukum sering berjalan lambat. Bahkan kadang hilang begitu saja dari perhatian masyarakat.
Di sinilah pentingnya keteladanan pemimpin. Ketika pemimpin berani menindak bawahannya yang melanggar aturan, pesan yang muncul sangat kuat. Tidak ada orang yang kebal hukum. Pesan semacam itu lebih berharga daripada seribu pidato tentang integritas.
Bukan Sekadar Seruan Moral
Banyak orang percaya bahwa pendidikan moral adalah solusi berbagai masalah bangsa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah. Moral memang penting. Ia mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Namun moral memiliki satu keterbatasan. Sanksinya berada di dalam diri seseorang.
Orang yang melanggar nilai moral mungkin merasa bersalah. Mungkin menyesal. Tetapi tidak semua orang memiliki tingkat kesadaran yang sama. Tidak semua pelaku pelanggaran memiliki rasa malu. Karena itu hukum dibutuhkan.
Hukum menghadirkan konsekuensi yang nyata. Ada denda. Ada pencopotan jabatan. Ada hukuman penjara. Ada kerugian sosial dan politik yang harus ditanggung.
Kepastian hukuman memiliki pengaruh besar terhadap perilaku koruptif. Seseorang cenderung berpikir ulang ketika mengetahui risiko yang dihadapi sangat besar dan peluang lolos sangat kecil.
Negara-negara dengan tingkat korupsi rendah umumnya memiliki sistem hukum yang kuat. Juga lembaga pengawas yang independen, serta konsistensi dalam penegakan aturan. Sebaliknya, ketika hukum bisa dinegosiasikan, korupsi berkembang lebih subur. Orang mulai percaya bahwa kedekatan dengan kekuasaan lebih penting daripada kepatuhan terhadap aturan. Kondisi seperti itu sangat berbahaya, bukan?
Bukan hanya merugikan keuangan negara. Bukan hanya menghambat pembangunan. Ia juga merusak budaya masyarakat. Generasi muda bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh kerja keras, melainkan oleh koneksi dan kedekatan dengan penguasa. Jika itu terjadi, bangsa akan kehilangan modal sosial yang sangat berharga yakni kepercayaan.
Karena itulah penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. Bukan sekadar agenda politik lima tahunan, layaknya Pemilu. Bukan pula slogan kampanye yang hilang setelah Pemilu selesai. Hukum harus hadir dalam tindakan nyata. Hukum harus mampu menjangkau siapa saja. Hukum harus berdiri di atas semua kepentingan.
Ketika hukum tegak, pejabat berpikir dua kali sebelum menyalahgunakan wewenang. Birokrasi bekerja lebih profesional. Investasi lebih mudah masuk. Lalu, masyarakat merasa diperlakukan secara adil.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya berapa banyak program yang ia luncurkan atau berapa banyak proyek yang berhasil dibangun. Sejarah biasanya mencatat hal yang lebih mendasar: apakah ia berani menegakkan hukum secara adil atau tidak.
Indonesia tidak kekurangan aturan dan program pembangunan. Yang sering kurang adalah keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu. Pengalaman negara-negara yang berhasil menekan korupsi menunjukkan bahwa keteladanan pemimpin, kepastian hukuman, dan kesetaraan di depan hukum adalah fondasi utama kemajuan bangsa.
Program bisa berganti setiap periode. Pemimpin bisa datang dan pergi. Namun ketika hukum berdiri tegak, kepercayaan publik tumbuh. Akibatnya, korupsi menurun. Masa depan negara juga menjadi lebih terjamin. Di situlah warisan terbesar seorang pemimpin akan dikenang oleh sejarah.***
*) Penulis: Nurudin
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Penulis buku “Agama Saya adalah Uang” (2020)
