MAKLUMAT – Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) agar pengembangan layanan Bus Trans Jatim di wilayah Malang tidak mengorbankan mata pencaharian sopir angkutan kota (angkot).
Puguh menegaskan, modernisasi transportasi publik melalui perluasan koridor Trans Jatim merupakan langkah yang patut didukung. Namun, kebijakan tersebut harus dijalankan tanpa mematikan usaha para sopir angkot yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor transportasi.
Menurutnya, Pemprov Jatim sebelumnya telah berkomitmen menjadikan angkot sebagai feeder atau angkutan pengumpan yang terintegrasi dengan layanan Trans Jatim. Sayangnya, hingga kini realisasi komitmen tersebut belum menunjukkan kejelasan.
“Saya cukup menyayangkan karena tindak lanjut dari kesepakatan itu sampai hari ini belum jelas. Padahal sebelumnya sudah ada komitmen bahwa angkot akan dijadikan feeder agar keberadaan Trans Jatim tidak menggerus mata pencaharian angkot yang sudah lebih dulu ada,” kata Puguh, Senin (6/7/2026).
Ia menilai, penambahan koridor Trans Jatim memang akan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi masyarakat. Namun, implementasinya harus dibarengi dengan skema yang memberikan kepastian bagi para pengemudi angkot.
“Penambahan koridor itu bagus. Keberadaan Trans Jatim juga sangat baik. Tetapi jangan sampai justru menggantikan atau mematikan pekerjaan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari angkot,” tegasnya.
Puguh mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur segera membuka komunikasi yang lebih intensif dengan para sopir angkot dan merealisasikan kesepakatan integrasi angkot sebagai feeder melalui regulasi yang jelas.
“Kalau memang sudah disepakati angkot menjadi feeder, maka segera buat aturan dan skema pelaksanaannya. Jangan berhenti di atas kertas. Sopir angkot membutuhkan kepastian agar tidak terus dihantui kekhawatiran kehilangan penghasilan,” ujarnya.
Menurut Puguh, setiap kebijakan transportasi harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi, terutama di tengah kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa negara justru menjadi ancaman bagi mata pencaharian masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang adalah komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, dalam sejumlah pembahasan sebelumnya telah muncul rekomendasi untuk memberdayakan angkot. Salah satunya melalui program angkot sebagai transportasi sekolah yang disebut telah dianggarkan oleh Pemerintah Kota Malang.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pelaksanaan program tersebut maupun skema integrasi angkot dengan Trans Jatim.
“Yang dibutuhkan sebenarnya sederhana, duduk bersama, mencari solusi terbaik, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Niat baik Pemprov Jatim menghadirkan transportasi publik yang modern tentu harus kita dukung, tetapi jangan sampai mengorbankan masyarakat yang sudah lebih dulu mencari nafkah di sektor ini,” pungkasnya.
