MAKLUMAT — Apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M tidak boleh membuat jajaran Kementerian Haji dan Umrah merasa puas. Sebaliknya, hal itu menjadi modal penting untuk berbenah dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, bersih, dan berorientasi penuh pada kepentingan jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pesan tersebut dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M dan Retret Kementerian Haji dan Umrah di Lapangan Makodau I, Jakarta, Minggu (6/7/2026).
Dahnil mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjadi garda terdepan dalam menyukseskan operasional penyelenggaraan haji tahun 2026. Mulai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah, Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota, pengelola asrama haji, beserta seluruh jajarannya.
”Saudara sekalian adalah ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini,” tegasnya.
Berbagai apresiasi yang diterima, lanjut dia, patut disyukuri. Namun, sebagaimana arahan Menteri Haji dan Umrah, saat ini bukan lagi waktunya menikmati pujian. ”Kini saatnya kita terus berbenah, melakukan koreksi, dan bekerja sepenuhnya demi kepentingan jemaah haji Indonesia,” imbuh Dahnil.
Dia mengingatkan bahwa setiap aparatur Kementerian Haji mengemban tiga amanah besar yang tidak boleh diabaikan. Yakni, amanah dari Allah SWT, amanah dari jemaah haji sekaligus rakyat Indonesia, serta amanah dari Presiden Republik Indonesia.
”Tiga amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap kebijakan dan pelayanan yang kita berikan harus berpihak kepada jemaah dan membawa kemaslahatan bagi bangsa,” katanya.
Tri Sukses Haji
Dahnil kembali menegaskan pentingnya mewujudkan Tri Sukses Haji sebagai arah transformasi penyelenggaraan haji nasional. Pertama, Sukses Ritual. Yaitu, memastikan seluruh jemaah dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah mulai dari keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kembali ke Tanah Air dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
Kedua, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji. Yakni, memastikan besarnya aktivitas ekonomi penyelenggaraan haji mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan ekosistem ekonomi nasional. Ketiga, Sukses Peradaban dan Keadaban. Yakni, menjadikan ibadah haji sebagai sarana melahirkan generasi bangsa yang berintegritas dan berakhlak, sebagaimana diwariskan para tokoh bangsa seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Agus Salim, Ahmad Dahlan, dan Hasyim Asy’ari.
Menurut Wamenhaj, seluruh agenda transformasi Kementerian Haji harus dibangun di atas fondasi integritas. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi praktik manipulasi, rente, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
”Kalau ada kementerian yang harus benar-benar bersih dari praktik manipulasi dan rente, maka kementerian itu adalah Kementerian Haji dan Umrah. Mimpi terbesar jutaan umat Islam Indonesia adalah menunaikan ibadah haji. Jika amanah itu dikhianati, maka yang dikhianati bukan hanya rakyat, tetapi juga amanah Allah SWT dan hati nurani kita sendiri,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran untuk menghentikan segala bentuk praktik yang menjadikan jemaah haji maupun umrah sebagai komoditas ekonomi. ”Jangan pernah menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas. Mereka bukan objek yang dapat diperdagangkan atau dimanfaatkan demi kepentingan tertentu. Mereka adalah subjek perubahan, subjek transformasi peradaban dan keadaban,” paparnya.
Era Kementerian Haji, kata dia, adalah era mengakhiri praktik menjadikan jemaah sebagai komoditas.
Menurut Wamenhaj, lebih dari 5,7 juta masyarakat Indonesia yang saat ini masih mengantre keberangkatan haji merupakan amanah besar negara yang harus dilayani secara profesional, adil, transparan, dan bermartabat.
Ia juga menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar Indonesia tampil sebagai wajah Islam yang damai, disiplin, maju, dan berkeadaban di mata dunia. Melalui pelayanan haji yang berkualitas, ASN Kementerian Haji diharapkan mampu menjadi duta bangsa yang memperkuat citra positif Indonesia di tingkat internasional.
”Presiden ingin dunia melihat Indonesia sebagai kiblat wajah Islam yang damai, disiplin, dan memajukan peradaban. Karena itu, saudara semua harus menjadi diplomat bangsa yang menghadirkan pelayanan terbaik bagi umat melalui penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya. (*)
Penulis: Wahidin Hasan
