MAKLUMAT — Di tengah dunia yang semakin terbelah oleh rivalitas geopolitik, sebuah kunjungan kenegaraan terkadang lebih bermakna daripada sekadar penandatanganan nota kesepahaman. Ia dapat menjadi penanda arah baru politik luar negeri sebuah negara.
Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 6-8 Juli 2026 adalah salah satu peristiwa itu. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi menyepakati sedikitnya belasan hingga sekitar dua puluh hasil kerja sama yang mencakup pertahanan, keamanan maritim, pendidikan, mineral kritis, pertanian, ekonomi digital, kecerdasan buatan (AI), kesehatan, hingga pelestarian budaya.
Salah satu kesepakatan yang paling menyita perhatian dunia adalah kontrak pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos bagi Indonesia, disertai penguatan kerja sama industri pertahanan kedua negara.
Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai kerja sama bilateral yang lazim. Namun jika dibaca melalui perspektif geopolitik, kunjungan ini sesungguhnya mencerminkan perubahan besar dalam arsitektur keamanan dan ekonomi kawasan Indo-Pasifik.
Indonesia sedang mengirim pesan kepada dunia bahwa politik luar negeri bebas aktif tidak berarti pasif. Sebaliknya, bebas aktif justru menuntut kemampuan membangun kemitraan strategis dengan banyak kekuatan tanpa kehilangan independensi nasional.
Indo-Pasifik: Episentrum Politik Dunia
Dalam dua dekade terakhir, pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia bergeser dari Atlantik menuju Indo-Pasifik. Kawasan ini menjadi jalur perdagangan bagi sebagian besar lalu lintas barang global, sekaligus arena persaingan antara Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, dan Australia.
Barry Buzan melalui Regional Security Complex Theory menjelaskan bahwa dinamika keamanan suatu kawasan semakin ditentukan oleh interaksi antarnegaranya. Artinya, stabilitas Asia Tenggara tidak lagi hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga kompetisi para kekuatan besar yang memiliki kepentingan di kawasan.
Indonesia berada tepat di jantung dinamika tersebut.
Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), hingga Samudra Hindia merupakan jalur strategis yang menghubungkan Timur Tengah, Afrika, Asia Timur, dan Pasifik. Tidak mengherankan apabila hampir setiap negara besar berupaya memperkuat hubungan dengan Indonesia.
Dalam konteks inilah India tampil sebagai mitra yang semakin penting.
Berbeda dengan pendekatan yang hanya berorientasi pada perdagangan, India datang membawa paket kerja sama yang lebih komprehensif: pertahanan, teknologi, pendidikan, rantai pasok mineral kritis, industri baja, keamanan maritim, hingga transformasi digital.
Dari Non-Blok Menuju Middle Power
Sejak Konferensi Asia Afrika 1955 hingga Gerakan Non-Blok, Indonesia dikenal sebagai pengusung politik bebas aktif. Namun bebas aktif pada abad ke-21 memiliki tantangan yang berbeda.
Hans J. Morgenthau mengingatkan bahwa politik internasional pada akhirnya selalu berorientasi pada kepentingan nasional (national interest). Sementara Kenneth Waltz melalui teori Balance of Power menjelaskan bahwa negara-negara akan terus mencari keseimbangan ketika menghadapi perubahan distribusi kekuatan dunia.
Pilihan Indonesia memperkuat hubungan dengan India dapat dibaca dalam kerangka tersebut.
Indonesia tidak sedang membentuk aliansi militer baru. Indonesia juga tidak sedang meninggalkan prinsip bebas aktif. Yang dilakukan adalah memperluas ruang manuver strategis agar tidak bergantung pada satu kekuatan tertentu.
Di sinilah konsep “middle power diplomacy” menjadi relevan.
Andrew Cooper dan para ilmuwan hubungan internasional menggambarkan “middle power” sebagai negara yang tidak mendominasi sistem internasional, tetapi mampu memengaruhi tatanan global melalui diplomasi, kerja sama multilateral, dan pembangunan jaringan strategis.
Indonesia memenuhi karakteristik itu.
Sebagai negara terbesar di ASEAN, anggota G20, BRICS, dan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan menjaga agar Indo-Pasifik tetap terbuka, damai, dan stabil.
BrahMos dan Diplomasi Daya Tangkal
Pemberitaan internasional memang banyak tertuju pada kesepakatan pengadaan rudal BrahMos.
Namun melihatnya semata sebagai transaksi senjata adalah cara pandang yang terlalu sempit.
Dalam teori hubungan internasional, kemampuan pertahanan merupakan bagian dari “deterrence” atau daya tangkal. Thomas Schelling menjelaskan bahwa kekuatan militer yang kredibel bukan selalu digunakan untuk berperang, melainkan untuk mencegah perang.
Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan kemampuan menjaga wilayah laut yang sangat luas.
Dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, modernisasi pertahanan merupakan kebutuhan objektif, bukan pilihan politis.
Karena itu, kerja sama Indonesia–India di bidang pertahanan seharusnya dibaca sebagai upaya memperkuat kapasitas nasional, bukan sebagai keberpihakan terhadap blok tertentu.
Yang menarik, kerja sama kedua negara tidak berhenti pada sektor pertahanan.
Kesepakatan mengenai mineral kritis, pengolahan baja nirkarat, pertanian, kecerdasan buatan, ekonomi digital, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia menunjukkan bahwa Indonesia dan India sedang membangun hubungan jangka panjang.
Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye dalam Power and Interdependence, menjelaskan bahwa dunia modern tidak lagi didominasi oleh kekuatan militer semata. Hubungan antarnegera kini dibentuk oleh interdependensi ekonomi, teknologi, energi, dan jaringan produksi global.
Pandangan itu tampak nyata dalam hubungan Indonesia–India.
Indonesia membutuhkan investasi, teknologi, dan hilirisasi sumber daya alam. India membutuhkan akses terhadap mineral kritis, jalur maritim yang aman, serta mitra strategis di Asia Tenggara.
Hubungan ini bukan hubungan yang bersifat zero-sum. Keduanya saling melengkapi.
Diplomasi yang Berakar pada Peradaban
Di luar kepentingan ekonomi dan keamanan, terdapat dimensi lain yang sering luput dari perhatian.
Indonesia dan India sesungguhnya memiliki hubungan peradaban yang telah berlangsung lebih dari seribu tahun.
Jejak pengaruh India dapat ditemukan pada Prambanan, Borobudur, Bali, hingga berbagai tradisi Nusantara. Dalam kunjungan kali ini, kedua pemimpin juga meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan serta menampilkan simbol persahabatan budaya, termasuk memainkan angklung bersama.
Joseph Nye menyebut kekuatan semacam ini sebagai “soft power”—kemampuan memengaruhi melalui budaya, nilai, dan daya tarik, bukan melalui paksaan.
Dalam dunia yang semakin kompetitif, “soft power” justru menjadi modal diplomasi yang sangat penting.
Indonesia memiliki kekayaan budaya dan modal sosial yang besar, sementara India memiliki pengaruh global melalui diaspora, teknologi informasi, dan industrinya. Apabila kedua kekuatan ini dipadukan, kerja sama yang terbangun tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga memiliki fondasi kultural yang kuat.
Meski demikian, Indonesia tetap harus berhati-hati.
Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih akan menjadi faktor dominan dalam politik global beberapa dekade mendatang. India sendiri semakin memainkan peran penting sebagai salah satu kekuatan utama Indo-Pasifik.
Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak boleh terjebak dalam logika blok.
Amitav Acharya mengingatkan bahwa kekuatan ASEAN selama ini justru lahir dari kemampuannya menjaga sentralitas kawasan dan membangun tatanan yang inklusif.
Karena itu, penguatan hubungan dengan India harus dipahami sebagai bagian dari diversifikasi kemitraan strategis, bukan penggantian satu ketergantungan dengan ketergantungan yang lain.
Politik luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada kepentingan nasional, kemandirian, dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945.
Kunjungan Narendra Modi ke Jakarta menjadi agenda strategis dan bagian penting dalam rangkaian seremoni diplomatik atau penandatanganan dokumen kerja sama.
Di samping, sebagai refleksi dari perubahan besar dalam lanskap geopolitik abad ke-21.
Indonesia sedang menunjukkan bahwa politik bebas aktif bukan berarti menjaga jarak dari semua pihak, melainkan membangun kemitraan dengan siapa pun yang sejalan dengan kepentingan nasional.
Di tengah persaingan global yang semakin tajam, kemampuan menjalin kerja sama tanpa kehilangan otonomi strategis adalah kekuatan diplomasi yang sesungguhnya.
Jika prinsip itu terus dijaga, maka hubungan Indonesia-India tidak hanya akan memperkuat kedua negara, tetapi juga memberi kontribusi bagi terciptanya Indo-Pasifik yang lebih damai, inklusif, dan sejahtera.
Di tengah dunia yang terus berubah, diplomasi Indonesia harus tetap teguh pada satu kompas: kepentingan nasional yang berpijak pada perdamaian, kedaulatan, dan kemaslahatan bersama.***
*) Penulis: Wahidin Hasan
Pemerhati Kebijakan Publik pada LHKP PWM Jawa Tengah
