MAKLUMAT — Fenomena pagar tinggi mal di Jakarta, Surabaya, Bekasi, dan Yogyakarta memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Menanggapi hal itu, Polri memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif serta meminta publik tidak membangun narasi yang berlebihan.
Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Komjen Pol. Fadil Imran menegaskan hingga Sabtu (1/8/2026), tidak ada gangguan kamtibmas yang menonjol berdasarkan Daily Operating Reporting System (DORS) milik Polri.
“Sampai hari ini berdasarkan data DORS itu tidak ada hal yang menonjol, tidak ada,” kata Fadil kepada wartawan di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Sabtu (1/8/2026).
Fadil meminta masyarakat tidak mengaitkan pemasangan pagar dengan isu akan terjadinya gangguan keamanan. Menurutnya, pemasangan pagar merupakan keputusan yang wajar dilakukan pemilik properti sebagai bagian dari pengamanan aset.
“Jadi masyarakat jangan termakan dengan isu-isu akan terjadi gangguan kamtibmas yang mencemaskan,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap pemilik bangunan memiliki hak untuk memperkuat sistem keamanan tanpa harus dimaknai sebagai tanda adanya ancaman tertentu.
“Saya kira orang pagari rumahnya kan biasa. Jangan kemudian dibangun narasi seolah-olah kalau bangun pagar akan terjadi sesuatu. Saya kira tidak seperti itu tafsir dan terjemahannya,” katanya.
Menanggapi pertanyaan mengenai potensi gangguan keamanan menjelang Agustus yang dikaitkan dengan peristiwa tahun lalu, Fadil menegaskan Polri selalu berada dalam kondisi siaga.
“Polisi ini nggak pernah ada antisipasi khusus, setiap hari kita siaga terus. Brimob siaga, Sabhara siaga. Jadi nggak ada, biasa saja, semua kita siaga selalu,” ucapnya.
Fenomena pagar tinggi tersebut terlihat di sejumlah pusat perbelanjaan, di antaranya Kota Kasablanka, Gandaria City, dan Blok M Plaza di Jakarta, serta Pakuwon Mall Surabaya, Tunjungan Plaza, Royal Plaza, dan Pakuwon City Mall di Surabaya. Pagar serupa juga dilaporkan mulai dipasang di Pakuwon Mall Bekasi dan beberapa mal di Yogyakarta.
Pihak pengelola mal bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menjelaskan pemasangan pagar dilakukan untuk memperkuat perimeter security, menata akses keluar-masuk pengunjung, serta mendukung penataan kawasan. Pengamanan tambahan juga dinilai penting bagi pusat perbelanjaan yang berada di sekitar lokasi yang kerap menjadi titik aksi unjuk rasa.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat tidak khawatir secara berlebihan. Menurutnya, pemasangan pagar kemungkinan merupakan bentuk kewaspadaan pengelola gedung, namun rasa khawatir yang berlebihan justru tidak baik.
“Saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik,” kata Pramono dikutip dari Info Publik, Jumat (31/7/2026).
Pramono optimistis situasi keamanan Jakarta tetap terkendali. Ia memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim preventive strike dan meningkatkan intensitas patroli sebagai langkah mitigasi menjaga situasi kamtibmas menjelang Agustus. Patroli dilakukan mulai skala kecil hingga besar dengan fokus di wilayah perbatasan Jakarta, termasuk Bekasi, Depok, dan Tangerang.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan terkait rencana aksi massa. Meski demikian, pemantauan terhadap perkembangan informasi di ruang digital terus dilakukan melalui Direktorat Reserse Siber dan Direktorat Reserse Kriminal Umum.
“Polda Metro Jaya sampai saat ini belum menerima surat pemberitahuan terkait rencana aksi. Meski demikian, kami tidak berhenti di situ dan tetap melakukan pemantauan di ruang digital,” ujar Budi.
Ia menegaskan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih aman dan terkendali berkat sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat.
“Menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi saja, melainkan sinergi berbagai institusi termasuk peran aktif dari masyarakat,” pungkasnya.***
