MAKLUMAT – Rencana Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan pinjaman daerah senilai Rp786,57 miliar dalam Rancangan APBD 2027 memicu perhatian publik dan menjadi perdebatan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di DPRD. Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) menegaskan skema pembiayaan tersebut bukan dilakukan karena kondisi keuangan daerah bermasalah, melainkan sebagai langkah mempercepat pembangunan yang dinilai mendesak.
Menurut Fawait, dana talangan yang diusulkan merupakan instrumen pembiayaan agar pembangunan tidak tertunda akibat keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Dana talangan ini merupakan langkah percepatan pembangunan. Bukan karena kas daerah minus atau pemerintah kehabisan uang,” kata Fawait, Sabtu (1/8/2026) malam.
Ia menjelaskan, defisit dalam penyusunan APBD merupakan mekanisme yang lazim terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kekurangan anggaran tersebut nantinya ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Fawait menjelaskan, tingkat penyerapan anggaran rata-rata mencapai sekitar 90 persen sehingga setiap tahun menghasilkan SiLPA. Pemerintah Kabupaten Jember memproyeksikan SiLPA Tahun Anggaran 2026 sekitar Rp430 miliar yang dapat digunakan untuk membantu menutup kebutuhan pembiayaan APBD 2027.
Fawait menilai pembangunan yang dikerjakan lebih cepat akan lebih efisien dibanding menundanya hingga beberapa tahun ke depan. Menurut dia, kenaikan harga material dan biaya konstruksi setiap tahun berpotensi membuat kebutuhan anggaran semakin besar apabila proyek ditunda.
Selain mempercepat penyediaan infrastruktur, proyek yang dikerjakan lebih awal juga diharapkan memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan aktivitas usaha serta penyerapan tenaga kerja.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jember memprioritaskan penambahan fasilitas rumah sakit. Tingkat keterisian tempat tidur di RSUD dr. Soebandi maupun RSD Balung disebut kerap melampaui kapasitas sehingga diperlukan ruang pelayanan tambahan.
Perluasan fasilitas kesehatan tersebut juga diproyeksikan meningkatkan pendapatan rumah sakit sekaligus membuka kebutuhan tenaga kesehatan baru.
Fawait mengatakan tidak semua pemerintah daerah dapat mengakses fasilitas pinjaman dari pemerintah pusat. Menurut dia, Jember memenuhi persyaratan karena kondisi fiskalnya dinilai sehat, ditandai dengan kenaikan pendapatan daerah sekitar 32 persen serta proporsi belanja pegawai yang berada di bawah 30 persen APBD.
Ia menegaskan seluruh skema pembiayaan tersebut masih menunggu persetujuan DPRD Kabupaten Jember.
“Jika tidak disetujui, pembangunan akan disesuaikan dengan kemampuan APBD murni. Kami pastikan tidak membebani pemerintahan berikutnya maupun belanja pegawai,” ujarnya.
Dalam Rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp4,5 triliun, sedangkan kebutuhan belanja mencapai sekitar Rp5,5 triliun. Defisit sekitar Rp986 miliar direncanakan ditutup melalui SiLPA 2026 sebesar Rp200 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp786,57 miliar kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Usulan pinjaman tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat Badan Anggaran DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (31/7/2026).
Anggota Badan Anggaran DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan dinamika dalam pembahasan berlangsung karena DPRD ingin memastikan setiap kebijakan pembiayaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau utang ini lebih banyak mudaratnya tentu kami tidak akan setuju. Tetapi yang kami lihat, peminjaman ini diperuntukkan bagi hal-hal yang membawa manfaat besar bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Ardi, keterbatasan ruang fiskal membuat percepatan pembangunan sulit dilakukan apabila hanya mengandalkan APBD rutin. Karena itu, skema pinjaman diproyeksikan membiayai sejumlah program prioritas yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.
Salah satu alokasi terbesar direncanakan untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data yang diterima Badan Anggaran DPRD, sekitar 527 kilometer jalan di Kabupaten Jember masih mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Selain perbaikan jalan, anggaran juga diarahkan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), jaringan irigasi, serta saluran drainase yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau perbaikan bisa menjangkau hingga pelosok desa, multiplier effect-nya akan besar. Distribusi hasil pertanian menjadi lancar dan roda ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujar Ardi.
Sebagian dana pinjaman juga direncanakan untuk memperluas pemasangan penerangan jalan umum (PJU) sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai minimnya penerangan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan tindak kriminalitas.
Sektor kesehatan juga menjadi salah satu prioritas. Ardi menilai meningkatnya jumlah peserta yang memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) membuat kapasitas rumah sakit dan puskesmas semakin terbatas.
“Pinjaman ini salah satunya untuk membangun ruangan yang lebih layak sehingga tidak ada lagi pasien yang harus menunggu di lobi ataupun area parkir rumah sakit,” katanya.
Ia juga memastikan skema pelunasan pinjaman telah disusun sesuai ketentuan sehingga ditargetkan selesai sebelum masa jabatan Bupati Jember saat ini berakhir dan tidak menjadi beban pemerintahan berikutnya.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho mengatakan Kabupaten Jember pada dasarnya telah memenuhi salah satu syarat utama untuk menerapkan skema obligasi daerah karena telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, menurut dia, opsi tersebut masih memerlukan kajian teknis dan finansial lebih lanjut sebelum diputuskan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember Hanan Kukuh Ratmono juga menilai pilihan memanfaatkan pinjaman merupakan opsi yang layak dipertimbangkan mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Menurut Hanan, rencana penggunaan dana pinjaman telah diarahkan untuk kegiatan produktif, di antaranya sekitar Rp400 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan Rp200 miliar untuk pengadaan penerangan jalan umum.
“Kita memang butuh infrastruktur bagus dan sarana prasarana pelayanan publik yang bagus. Masalahnya memang fiskal kita terbatas. Kapan kita bisa menyelesaikan jalan ini kalau tidak utang?” kata Hanan.
Keputusan mengenai skema pinjaman tersebut masih akan ditentukan melalui pembahasan dan persetujuan APBD 2027 di DPRD Kabupaten Jember. Pemerintah daerah menilai skema pembiayaan itu menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pembangunan tanpa menunggu kemampuan fiskal daerah meningkat secara bertahap.(*)
