MAKLUMAT – Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal makin rapi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat memperkuat sinergi lewat pemutakhiran dan integrasi data kependudukan. Langkah ini diambil demi memastikan bantuan gizi benar-benar jatuh ke tangan yang tepat, sekaligus menutup celah pencatatan penerima manfaat secara ganda.
Penguatan kerja sama itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus yang menghadirkan Kemendagri, BGN, dan jajaran pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (13/8). Dalam rakor tersebut, kedua lembaga juga meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) soal data kependudukan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola MBG.
Bukan Sekadar Angka
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan membantu BGN mendata penerima manfaat secara individual — mulai dari anak-anak hingga ibu hamil. Menurutnya, pendataan ke depan tak lagi berhenti pada angka jumlah penerima, melainkan menelusuri identitas tiap penerima secara detail.
“Siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” kata Tito.
Prinsip yang ingin dibangun lewat integrasi data ini, lanjut Tito, adalah “satu orang, satu penerima manfaat” — sebuah mekanisme yang diharapkan bisa menutup celah pencatatan ganda yang selama ini jadi PR tata kelola program bantuan pemerintah.
Temuan Data Ganda
Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengungkapkan bahwa proses pemutakhiran data bersama Kemendagri sekaligus jadi ajang audit lapangan. Dalam prosesnya, timnya menemukan sejumlah data ganda, bahkan ada nama yang tercatat administratif tapi ternyata di lapangan belum menerima layanan MBG sama sekali.
Ia menyebut, temuan itu berangkat dari rapat koordinasi terbatas bersama Kementerian Koordinator Pangan sebelumnya, yang mengungkap adanya praktik pencatatan lama yang tak lagi sesuai kondisi riil di lapangan.
Bidik Integrasi dengan Data Kesehatan
Sinergi ini rupanya tak berhenti di data kependudukan saja. Tito membuka peluang integrasi data lebih jauh dengan sektor kesehatan, untuk memantau tumbuh kembang penerima manfaat secara berkelanjutan — termasuk memantau perkembangan tinggi dan berat badan anak-anak penerima MBG dari waktu ke waktu.
Pembenahan basis data ini digadang-gadang menjadi fondasi baru tata kelola MBG ke depan, supaya program berjalan lebih akurat, efektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sudaryono menegaskan, BGN terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak, terutama kepala daerah, demi memastikan program ini tepat sasaran hingga ke akar rumput.
