MAKLUMAT — Perubahan sistem keuangan global membuat tantangan Bank Indonesia (BI) semakin jauh dari sekadar mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar. Kemunculan cryptocurrency dan stablecoin berpotensi menciptakan jalur peredaran uang baru yang dapat memengaruhi arus modal dan stabilitas moneter domestik.
Inisiator Economic Frontline, Harryadin Mahardika, menilai perkembangan aset digital harus menjadi perhatian serius bank sentral. Perubahan teknologi keuangan berlangsung bersamaan dengan fragmentasi ekonomi global yang dipicu perang dagang dan perubahan pola arus modal.
“Apakah sedemikian berat posisi Gubernur Bank Indonesia maupun gubernur bank sentral global hari ini? Mengingat secara geopolitik dan geoekonomi kita menghadapi perubahan radikal, mulai dari perang dagang hingga gempuran aset digital dan stablecoin yang berpotensi melahirkan sistem moneter paralel,” ujar Harryadin dalam diskusi Economic Frontline bertajuk “Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi” di Javarock, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Menurut Harryadin, munculnya sistem moneter paralel dapat mengubah cara masyarakat dan pelaku pasar menyimpan serta memindahkan nilai. Bagi bank sentral, perubahan tersebut berarti pengelolaan likuiditas dan peredaran uang harus memperhitungkan instrumen keuangan yang bergerak di luar sistem perbankan konvensional.
Direktur Utama Nawasena Utama Capital, Prayoga Putera Utama, menilai perkembangan tersebut juga berkaitan langsung dengan kebutuhan pasar terhadap kepastian. Menurutnya, semakin banyak masyarakat masuk ke pasar keuangan dan aset digital, semakin besar kebutuhan terhadap regulasi yang jelas serta perlindungan investor.
“Bagi pasar dan investor ritel, yang paling esensial adalah kepastian, transparansi, dan perlindungan modal. Ke depan, bank sentral harus dipimpin oleh figur yang sangat memahami arus aset digital (cryptocurrency dan stablecoin) agar pergerakan modal tidak memicu distorsi peredaran uang domestik,” pungkas Yoga.
Perubahan teknologi tersebut datang ketika bank sentral juga menghadapi persoalan klasik: menjaga stabilitas moneter sembari mendukung pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pemerintah membuat kebutuhan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter semakin besar.
Juru Bicara Ekonomi Bakom RI, Fithra Faisal Hastiadi, menilai koordinasi tersebut tidak harus mengurangi independensi BI. Menurutnya, bank sentral tetap dapat mempertahankan independensi operasional sembari bekerja bersama pemerintah menghadapi tekanan ekonomi.
“Tantangan hari ini bukan melemahkan independensi, melainkan mengoptimalkan kolaborasi. Bank Indonesia dan pemerintah harus berdayung dalam perahu yang sama dengan irama selaras agar target-target pembangunan nasional tercapai tanpa mencederai mandat fundamental moneter,” jelas Fithra.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Muhammad Riefky Hasan, mengingatkan bahwa perubahan lingkungan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan independensi bank sentral.
Ia merujuk pengalaman Indonesia pada dekade 1960-an ketika lemahnya independensi bank sentral berujung pada persoalan serius bagi stabilitas ekonomi.
“Independensi bank sentral diraih dengan proses dan biaya sejarah yang sangat panjang. Merawat independensi BI sejatinya jauh lebih mudah dan murah dibanding merebutnya kembali ketika sudah terlanjur hilang,” tutur Riefky.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menambahkan bahwa tantangan BI juga datang dari tekanan kebijakan fiskal. Ia menyebut gejalanya sebagai shadow independence, yakni kondisi ketika bank sentral secara formal tetap independen, tetapi ruang kebijakannya semakin terbatas.
“Kekhawatiran kita adalah independensi semu, di mana secara operasional di atas kertas tampak mandiri, tetapi ruang kebijakannya tereduksi tekanan politik. Padahal, BI merupakan benteng terakhir pertahanan stabilitas ekonomi ketika pengelolaan fiskal menghadapi turbulensi,” tegas Huda.
