MAKLUMAT – Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan agar Muktamar NU ke-35 berlangsung jujur, adil, terbuka, dan bermartabat. Mereka juga meminta proses pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) terbebas dari transaksi, tekanan, serta mobilisasi dukungan.
Seruan itu disampaikan setelah para ulama dan kiai sepuh NU menggelar pertemuan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026). Muktamar NU ke-35 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur.
Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly atau Gus Muhib mengatakan para kiai ingin Muktamar NU menjadi ruang musyawarah yang menjaga marwah ulama dan kedaulatan para muktamirin.
“Kami menyerukan kepada seluruh warga dan terutama para pemangku amanat NU untuk menjaga Muktamar agar berlangsung sejuk, jujur, adil, berintegritas, dan bermartabat,” ujar Gus Muhib yang mewakili para ulama dan kiai sepuh NU dikutip, Jumat (21/8/2026).
Muktamar Bukan Sekadar Perebutan Jabatan
Gus Muhib menegaskan Muktamar NU tidak boleh berubah menjadi arena untuk sekadar menentukan pihak yang menang dan kalah. Forum tertinggi NU tersebut harus tetap mengedepankan adab, akhlak, tradisi keulamaan, serta kepentingan jam’iyah.
Karena itu, lanjut dia, para kiai mengingatkan agar tidak ada transaksi kepentingan, tekanan, manipulasi, pengondisian, maupun rekayasa yang dapat mengurangi kebebasan muktamirin dalam menjalankan amanat organisasi.
“Setiap muktamirin datang membawa mandat dari struktur NU dan jamaah yang diwakilinya. Suara mereka harus tetap Merdeka, bukan tempat keputusan yang telah dikondisikan sebelumnya sekadar mendapatkan pengesahan,” tegasnya.
AHWA Diminta Jauh dari Transaksi
Sorotan khusus diberikan kepada mekanisme AHWA. Para kiai meminta AHWA tetap ditempatkan sebagai bagian dari maqam keulamaan, bukan instrumen untuk memenangkan kepentingan politik tertentu.
Gus Muhib menyebut pemilihan AHWA harus mempertimbangkan integritas kealiman, keteladanan, kebijaksanaan, dan kewibawaan para kiai yang dipercaya muktamirin.
“Proses pengusulan AHWA harus dijauhkan dari segala bentuk transaksi, mobilisasi yang tidak patut, dan tekanan atau intimidasi,” katanya.
Para kiai juga menyoroti munculnya penggalangan dukungan terhadap daftar calon AHWA tertentu sebelum Muktamar. Mereka menilai pola tersebut berisiko menggeser musyawarah keulamaan menjadi arena mobilisasi politik dan transaksi dukungan.
Kondisi itu, jelas Gus Muhib, dapat mengurangi kebebasan PWNU, PCNU, dan PCINU dalam menentukan calon AHWA berdasarkan pertimbangan kemaslahatan jam’iyah dan penghormatan terhadap para ulama.
Usulan Pengusulan AHWA Diperpendek
Untuk mencegah pengondisian sebelum Muktamar, para kiai mengusulkan agar penyampaian nama calon AHWA tidak dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran peserta Muktamar.
Sebaliknya, pengusulan calon AHWA diharapkan berlangsung pada waktu khusus menjelang penghitungan dan tabulasi dalam Sidang Pleno Muktamar.
Rentang proses mulai dari penyampaian nama, penutupan usulan, penghitungan, tabulasi hingga pengumuman hasil diusulkan berlangsung dalam satu rangkaian yang singkat dan berkesinambungan.
Langkah itu diharapkan mempersempit ruang transaksi, tekanan, mobilisasi, dan berbagai bentuk pengondisian terhadap muktamirin.
Kiai Sepuh Minta Semua Pihak Menahan Diri
Para kiai sepuh juga mengajak seluruh calon, pendukung calon, pengurus NU di berbagai tingkatan, serta pihak yang berkepentingan terhadap hasil Muktamar untuk menahan diri.
Gus Muhib menilai perbedaan pilihan merupakan hal wajar dalam forum organisasi. Namun, kepentingan menjaga persaudaraan dan keutuhan NU harus berada di atas kepentingan perebutan jabatan.
“Persaudaraan, kehormatan para kiai, keutuhan jam’iyah, dan masa depan Nahdlatul Ulama jauh lebih besar daripada kepentingan siapa pun untuk menduduki suatu jabatan,” tandasnya.
Ia mengakatakanpara ulama dan kiai sepuh NU berharap Muktamar NU ke-35 dapat menjadi momentum untuk meredakan ketegangan, mempertemukan kembali berbagai kelompok yang berbeda pandangan, serta memperkuat ukhuwah di tubuh NU.
“Muktamar yang bermartabat bukan forum untuk memastikan kemenangan seseorang. Yang memastikan kehormatan semua pihak dan kemenangan Nahdlatul Ulama,” tegasnya.
Alarm untuk Menjaga Kedaulatan Muktamar
Seruan para kiai sepuh menunjukkan bahwa isu transaksi dukungan, mobilisasi AHWA, dan pengondisian muktamirin menjadi perhatian serius menjelang Muktamar NU ke-35.
Penekanan terhadap proses AHWA juga memperlihatkan pentingnya menjaga mekanisme musyawarah agar tidak bergeser menjadi kontestasi politik praktis. Semakin dekat dengan pelaksanaan Muktamar, semakin penting pula memastikan setiap keputusan lahir dari proses yang transparan dan bebas tekanan.
Jika mekanisme tersebut berjalan terbuka dan memberikan ruang bagi muktamirin untuk menentukan pilihan secara merdeka, siapa pun yang terpilih akan memiliki legitimasi lebih kuat.
Sebaliknya, proses yang dipersepsikan sudah dikondisikan sejak awal berpotensi meninggalkan persoalan legitimasi dan memperpanjang ketegangan setelah Muktamar.
Karena itu, pesan utama para kiai sepuh bukan sekadar soal siapa yang terpilih, melainkan bagaimana proses tersebut menjaga marwah ulama, kedaulatan muktamirin, dan keutuhan NU.
