MAKLUMAT — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, memasuki fase penting. Kontestasi pemilihan Ketua Umum PBNU periode mendatang disebut melibatkan tiga poros yang dikaitkan dengan tiga menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penulis sekaligus pegiat media sosial Hasyim Muhammad menyebut tiga nama menteri tersebut adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid, dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Hasyim mengaitkan masing-masing menteri dengan kandidat yang disebut masuk dalam bursa Ketua Umum PBNU.
“Saifullah Yusuf disebut mendukung KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Sementara Nusron Wahid disebut berada di belakang KH Zulfa Mustofa. Adapun Muhaimin Iskandar dikaitkan dengan dukungan terhadap KH Yusuf Chudlori,” papar Hasyim dikutip, Sabtu (29/8/2026).
Hasyim juga menyoroti dinamika yang berkembang di internal NU sebelum Muktamar ke-35 digelar. Ia menyebut konflik antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dengan Kiai Miftah menjadi salah satu bagian dari dinamika tersebut.
Menurutnya, posisi Kiai Miftah dalam kontestasi kepemimpinan NU saat ini disebut mendapatkan dukungan dari Gus Ipul untuk kembali menduduki posisi Rais Aam.
“Kita tahu selama ini konfliknya adalah antara Gus Yahya dan Kiai Miftah. Dan Kiai Miftah saat ini didukung Gus Ipul untuk kembali menjadi Rais Aam,” ujar Hasyim.
Poros Lain Masih Bisa Muncul
Hasyim menilai tiga kekuatan yang dia sebut belum tentu menjadi satu-satunya penentu hasil Muktamar ke-35 NU.
Ia membuka kemungkinan munculnya poros lain yang justru mampu memenangkan kontestasi. Salah satu faktor yang menurutnya menarik adalah posisi Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU saat ini, dan kemungkinan adanya kekuatan politik yang berada di belakangnya.
“Lalu yang dukung Gus Yahya siapa ya? Apakah mungkin di luar tiga kekuatan besar itu justru yang menang?,” tanya Hasyim.
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena proses pemilihan Ketua Umum PBNU tidak hanya ditentukan oleh popularitas kandidat. Konfigurasi suara, jaringan kiai, struktur organisasi, serta komunikasi antar-elite NU dapat menentukan arah akhir kontestasi.
Karena itu, peta dukungan yang terlihat menjelang muktamar belum otomatis menggambarkan hasil pemilihan.
Hasyim menilai dinamika tersebut membuat perebutan kursi Ketua Umum PBNU menarik untuk diikuti sampai keputusan akhir diumumkan.
“Menarik untuk kita tunggu. Siapa yang akan menang? Apakah idealisme? Ataukah uang?” ujar Hasyim.
Muktamar NU dan Pertarungan Pengaruh
Munculnya nama tiga menteri dalam pembacaan peta kontestasi menunjukkan bahwa Muktamar ke-35 NU memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar pergantian kepemimpinan organisasi.
NU merupakan organisasi dengan jaringan sosial, keagamaan, pendidikan, dan politik yang luas. Karena itu, siapa yang memimpin PBNU akan memiliki pengaruh besar terhadap arah organisasi dalam beberapa tahun ke depan.
Tiga Poros Belum Menjamin Kemenangan
Peta yang disampaikan Hasyim Muhammad menarik karena menempatkan tiga menteri pemerintahan Prabowo sebagai bagian dari konfigurasi dukungan kandidat.
Namun, menyebut tiga poros tersebut sebagai penentu kemenangan masih terlalu dini. Dalam kontestasi organisasi sebesar NU, kekuatan formal dan informal tidak selalu berjalan dalam satu garis.
Jaringan pesantren, kiai, struktur organisasi, pemilik suara dalam forum pemilihan, hingga dinamika menjelang pemungutan suara dapat mengubah peta secara cepat.
Karena itu, tiga kandidat atau poros yang disebut saat ini belum tentu menjadi konfigurasi final. Kekuatan lain dapat muncul sebagai penentu, termasuk kelompok yang memilih menjaga jarak dari tarik-menarik kepentingan politik praktis.
Justru di titik inilah Muktamar ke-35 NU menjadi menarik. Pertarungannya bukan sekadar soal siapa memiliki dukungan elite paling kuat, tetapi siapa yang mampu membangun legitimasi paling luas di antara warga dan struktur NU.
Jika proses berjalan transparan dan jauh dari politik transaksional, muktamar dapat menjadi momentum konsolidasi NU memasuki abad kedua. Sebaliknya, jika kepentingan eksternal terlalu dominan, hasil muktamar berisiko meninggalkan persoalan baru setelah forum berakhir.
