MAKLUMAT – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, menyoroti polemik perubahan data desil serta rencana pemutakhiran data kemiskinan di Indonesia.
Politisi PAN itu mengatakan, masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan kini memiliki ruang untuk melaporkan dan mengajukan perbaikan data kepada pemerintah.
Hal itu, menurut Suli, menunjukkan adanya upaya pemerintah merespons temuan ketidaksesuaian data melalui proses validasi.
“Ruang sudah diberikan oleh Kementerian Sosial. Jadi pemerintah ada kesungguhan dalam merespons ketika hasil validasi menemukan data yang bersangkutan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Suli, Rabu (2/9/2026).
Suli juga menyoroti rencana sentralisasi data kemiskinan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, data tersebut diharapkan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial.
“DTSEN itu nanti menjadi satu-satunya data yang kita jadikan rujukan, terutama berkaitan dengan bantuan sosial,” katanya.
Ia menilai upaya pemerintah memperbaiki dan menyatukan data kemiskinan perlu terus dilakukan. Menurut Suli, penggunaan satu basis data diharapkan dapat mengurangi perbedaan angka kemiskinan yang selama ini muncul di berbagai daerah.
Suli mengatakan, pemerintah daerah kerap menyampaikan keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan sebagai bagian dari capaian pembangunan. Namun, angka tersebut perlu didukung data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita sering mendapatkan informasi ketika berbicara angka kemiskinan. Kepala daerah selalu berbicara tentang kesuksesan dan capaian pemerintah daerah sehingga angka kemiskinannya dianggap turun,” ujarnya.
Karena itu, Suli menilai pemutakhiran dan validasi data kemiskinan menjadi penting agar kebijakan pemerintah, khususnya penyaluran bantuan sosial, benar-benar berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan.
