MAKLUMAT — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut September sebagai periode krusial dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak karhutla.
“Puncak karhutla ini adalah bulan September. Ini medan perjuangan, ladang perjuangannya justru di September ini,” kata Raja Juli saat melakukan koordinasi penanganan karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur Jambi Al Haris di Jambi, Rabu (2/9/2026).
Raja Juli mengatakan pengendalian karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta masyarakat.
“Semua pihak, pemerintah, TNI, Polri, termasuk masyarakat, diharapkan bersama-sama berpartisipasi untuk mengatasi persoalan karhutla ini,” ujarnya.
Hotspot Kembali Meningkat
Peringatan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya jumlah hotspot high confidence secara nasional.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, tercatat 1.370 hotspot high confidence pada 1 September 2026 pukul 21.25 WIB. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya.
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 570 titik, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 488 titik. Kalimantan Selatan tercatat 64 titik dan Sumatera Selatan 19 titik.
Sementara itu, Riau dan Jambi tidak terdeteksi hotspot high confidence pada periode pemantauan tersebut. Meski demikian, Kementerian Kehutanan menegaskan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak otomatis menunjukkan satu kejadian kebakaran. Setiap indikasi tetap membutuhkan verifikasi melalui groundcheck untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Jambi Masih Jadi Perhatian
Di Jambi, Raja Juli menilai penanganan karhutla menunjukkan perkembangan relatif baik. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah karena titik panas dapat berubah dengan cepat.
Sehari sebelumnya, BNPB mencatat luas areal terbakar di Jambi sekitar 13 hektare. Sebanyak 5 hektare telah berhasil dipadamkan, sedangkan penanganan terhadap sekitar 8 hektare lainnya masih dilanjutkan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan operasi pemadaman terus dilakukan dengan menggabungkan penanganan darat, operasi udara, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Untuk Jambi, alhamdulillah, luas yang terbakar per hari kemarin itu 13 hektare. Kemudian sehari kemarin bisa dipadamkan 5 hektare, jadi hari ini sedang memadamkan 8 hektare,” kata Suharyanto.
Menurut dia, data hotspot terus bergerak sehingga setiap informasi yang terdeteksi sistem pemantauan harus segera diverifikasi di lapangan.
“Setiap hari data-data ini bisa terpantau secara real time. Mudah-mudahan yang 8 hektare hari ini dipadamkan betul-betul padam dan tidak ada lagi titik api,” ujarnya.
Patroli Udara Perkuat Pengawasan
Usai rapat koordinasi teknis di VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi, Raja Juli bersama Suharyanto dan Al Haris melakukan patroli udara menggunakan pesawat Cessna 208B BNPB.
Patroli menyusuri sejumlah wilayah di Muaro Jambi, termasuk Sungai Gelam dan Pulau Mentaro. Pemantauan dilakukan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memverifikasi informasi titik panas yang terpantau melalui sistem pemantauan.
Dalam patroli tersebut, rombongan menemukan satu lokasi yang terindikasi sebagai kebakaran baru dengan skala relatif kecil. Temuan tersebut kemudian menjadi informasi lapangan yang perlu ditindaklanjuti satuan tugas.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh unsur satuan tugas mengutamakan kecepatan respons ketika menemukan kebakaran.
“Begitu ada kebakaran, langsung kita kejar titik api di mana, langsung ada pemadaman dengan tim Satgas di daerah, lalu diikuti lagi dengan water bombing yang telah disiapkan BNPB,” ujar Al Haris.
Ia mengingatkan penanganan lahan gambut membutuhkan perhatian khusus karena api dapat bertahan di bawah permukaan meskipun tidak terlihat.
“Lahan gambut itu api tidak muncul, asapnya ada. Bahkan dalam hitungan jam bisa muncul lagi api baru di tempat yang sama. Itulah risiko lahan gambut,” katanya.
Kalimantan Jadi Fokus Berikutnya
Raja Juli mengatakan setelah melakukan penguatan penanganan di Jambi, pemerintah akan kembali memperkuat koordinasi di Kalimantan.
Ia menyebut peningkatan hotspot terutama terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Karena itu, Kementerian Kehutanan akan bertemu dengan pemerintah daerah dan unsur terkait di Pontianak untuk mengevaluasi kondisi sekaligus menyusun langkah mitigasi.
“Oleh karena itu besok kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder, dengan Gubernur, Kapolda, Pangdam, merapatkan barisan kembali,” kata Raja Juli.
Pemerintah akan terus mengoptimalkan patroli, groundcheck, pemadaman darat, pendinginan, penyekatan penjalaran api, water bombing, dan OMC sesuai kondisi lapangan.
Bagi Raja Juli, September bukan waktu untuk mengendurkan kewaspadaan.
“Ini medan perjuangan, ladang perjuangannya justru di September ini.”
Karena itu, pengendalian karhutla tidak cukup mengandalkan deteksi satelit. Kecepatan memverifikasi titik panas, memastikan api benar-benar padam, dan mencegah api kembali menyala menjadi kunci agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.***
