MAKLUMAT – Kuota Pertalite 2026 terancam jebol setelah konsumsi BBM subsidi itu melonjak sejak harga Pertamax naik. Pemerintah kini menghitung potensi kelebihan konsumsi sekaligus mengevaluasi pengendalian distribusi BBM subsidi.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi Pertalite mulai meningkat sejak Juni 2026. Kondisi tersebut terjadi setelah harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026.
Pada Agustus 2026, harga Pertamax berada di level Rp15.950 per liter. Selisih harga yang semakin lebar membuat sebagian konsumen beralih dari BBM RON 92 ke Pertalite atau RON 90.
Ketua BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan kenaikan konsumsi Pertalite terlihat setelah harga BBM nonsubsidi meningkat.
“Pertalite konsumsinya cukup lumayan naik pasca adanya kenaikan harga BBM non-subsidi,” kata Wahyudi dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI dikutip, Kamis (3/9/2026).
Konsumsi Pertalite Melonjak
Data BPH Migas menunjukkan rata-rata konsumsi harian Pertalite mencapai 82.760 kiloliter (kl) pada Juni 2026. Angka itu naik 9,19 persen dibandingkan konsumsi harian normal sebesar 75.795 kl.
Konsumsi kembali meningkat pada Juli menjadi rata-rata 85.589 kl per hari atau naik 12,92 persen dari kondisi normal.
Pada Agustus, konsumsi sedikit turun menjadi 84.368 kl per hari. Namun, angka tersebut masih 11,31 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi sebelum harga Pertamax naik.
Hingga 20 Agustus 2026, realisasi penyaluran Pertalite telah mencapai 18,23 juta kl. Angka itu setara sekitar 62,28 persen dari proyeksi konsumsi Pertalite sepanjang 2026.
Pertamina memperkirakan konsumsi Pertalite tahun ini mencapai 29,18 juta kl. Sementara itu, kuota yang ditetapkan pemerintah hanya 28,69 juta kl. Artinya, terdapat potensi kelebihan konsumsi sekitar 490.000 kl atau 1,7 persen.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan tren konsumsi tersebut dapat membuat penyaluran Pertalite melampaui kuota.
“Dengan tren konsumsi saat ini, prognosa kami hingga akhir tahun menunjukkan potensi penyaluran di atas kuota,” jelas Oki.
Bahlil Pastikan Harga Pertalite Tak Naik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih menghitung besaran potensi kelebihan konsumsi Pertalite.
Menurut Bahlil, lonjakan konsumsi terjadi karena sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi meningkat.
“Sebagian konsumen RON 92 masuk untuk mengisi ke RON 90 sehingga terjadi kenaikan,” kata Bahlil dikutip dari bisnis.com, Rabu (2/9/2026).
Meski kuota Pertalite berpotensi terlampaui, Bahlil memastikan pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir 2026.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut.
Pengendalian Dinilai Belum Efektif
Associate Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi menilai ancaman jebolnya kuota menunjukkan instrumen pengendalian konsumsi Pertalite belum bekerja optimal.
Pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah mekanisme, mulai dari pengaturan anggaran dalam APBN, penetapan kuota, pembatasan harian, hingga penggunaan sistem QR untuk mengawasi pembelian.
Namun, lonjakan konsumsi menunjukkan masih ada celah dalam memastikan BBM subsidi diterima kelompok yang memang berhak.
“Potensi kelebihan konsumsi menunjukkan instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu memastikan BBM berkompensasi dikonsumsi oleh pengguna yang tepat,” ujar Zuhdi.
Menurut dia, pemerintah tidak seharusnya menjadikan penambahan kuota sebagai solusi berulang. Jika kuota terus dinaikkan setiap kali konsumsi mendekati batas, kebijakan tersebut justru dapat meningkatkan tekanan terhadap APBN.
Perlu Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran
Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai penambahan pasokan Pertalite hanya dapat menjadi solusi jangka pendek. Pemerintah tetap perlu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM melalui program konversi energi.
Hadi mendorong pemerintah kembali memperkuat penggunaan kendaraan listrik dan gas sebagai alternatif BBM.
“Ke depannya harus ada program konversi BBM ke listrik atau BBM ke gas. Masyarakat harus belajar menggunakan energi dengan bijaksana,” tegasnya.
Sementara itu, ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah mengubah pola pengendalian subsidi. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengatur volume BBM, tetapi harus memperkuat penyaluran berdasarkan kelompok penerima.
“Kebijakan itu juga harus memperbaiki pola penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan mempercepat penargetan subsidi berdasarkan penerima, bukan semata berdasarkan jenis BBM,” kata Yusuf.
