MAKLUMAT — Ada sebuah paradoks yang selalu menarik dalam ekonomi.
Di satu sisi, angka pertumbuhan diumumkan dengan wajah optimistis. Ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 5,29 persen. Angka yang, dalam bahasa statistik, tentu patut disyukuri.
Indonesia masih tumbuh ketika sebagian dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik, perang dagang, tekanan energi, dan perlambatan ekonomi global.
Tetapi di sisi lain, ada pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan oleh angka pertumbuhan.
Kalau ekonomi tumbuh 5,29 persen, mengapa sebagian orang masih merasa harus mengencangkan ikat pinggang?
Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi justru di sanalah inti persoalan ekonomi Indonesia hari ini.
Sebab pertumbuhan ekonomi bukanlah kesejahteraan itu sendiri.
Pertumbuhan hanyalah bertambahnya ukuran kue. Persoalan berikutnya adalah siapa yang memperoleh potongan terbesar, siapa yang hanya mendapatkan remah-remahnya, dan apakah ukuran potongan itu cukup untuk membayar kebutuhan hidup.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh 6,87 persen. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen. Yang mencolok adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh hingga 15,97 persen.
Pemerintah tentu memiliki alasan untuk optimistis.
Pertumbuhan ekonomi masih bertahan di atas lima persen. Kemiskinan menurun. Pengangguran juga turun. Jumlah penduduk bekerja meningkat.
Secara makro, gambarnya cukup indah.
Tetapi ekonomi memiliki satu kebiasaan yang agak menyebalkan: angka agregat sering kali menyembunyikan cerita manusia di baliknya.
Pertumbuhan 5,29 persen tidak berarti setiap rumah tangga mengalami kenaikan kesejahteraan sebesar 5,29 persen.
Seorang pekerja yang gajinya naik tiga persen, sementara biaya sekolah anak, cicilan rumah, transportasi dan kebutuhan sehari-hari naik lebih cepat, tentu tidak akan merasa sedang menikmati pertumbuhan ekonomi.
Ia mungkin membaca berita tentang pertumbuhan ekonomi sambil menghitung saldo rekening. Di televisi ekonomi sedang tumbuh. Di meja makan, pengeluaran sedang tumbuh lebih cepat.
Di situlah paradoksnya.
Konsumsi rumah tangga adalah cermin
Ada satu angka yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih besar: konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen.
Mengapa?
Karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu mesin utama perekonomian Indonesia.
Ketika jutaan keluarga membeli makanan, membayar sekolah, membeli pakaian, membayar transportasi, memperbaiki rumah, membeli kendaraan, atau sekadar minum kopi di warung, sesungguhnya roda ekonomi sedang berputar.
Karena itu, konsumsi rumah tangga dapat dibaca sebagai semacam termometer psikologis masyarakat.
Jika masyarakat merasa aman, pendapatan cukup dan masa depan terlihat cerah, mereka cenderung berani berbelanja.
Sebaliknya, jika masa depan terasa tidak pasti, masyarakat mulai menahan konsumsi. Bukan karena tidak ingin membeli. Tetapi karena takut kehabisan uang.
Inilah yang perlu diperhatikan.
Pertumbuhan konsumsi 5,06 persen memang positif. Tetapi ia lebih rendah daripada pertumbuhan konsumsi pemerintah yang mencapai 15,97 persen.
Pertanyaan berikutnya menjadi penting:
Apakah ekonomi Indonesia sedang terutama digerakkan oleh daya beli masyarakat, atau oleh belanja negara?
Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan masyarakat dengan pemerintah. Negara memang memiliki kewajiban menjaga perekonomian melalui kebijakan fiskal.
Namun stimulus pemerintah memiliki batas.
Belanja pemerintah dapat menghidupkan mesin ekonomi dalam jangka pendek. Tetapi pertumbuhan yang berkelanjutan pada akhirnya membutuhkan mesin domestik yang lebih kuat: rumah tangga dengan pendapatan yang memadai, dunia usaha yang produktif dan tenaga kerja dengan pekerjaan yang layak.
Di tengah perdebatan itu terdapat kelompok yang sering luput dari statistik kemiskinan: kelas menengah.
Mereka bukan orang miskin. Tetapi juga tidak selalu merasa aman. Kelas menengah adalah kelompok yang pendapatannya relatif lebih baik, tetapi kebutuhan ekonominya juga jauh lebih besar.
Ada cicilan rumah. Ada cicilan kendaraan. Ada biaya sekolah anak. Ada listrik, internet, transportasi, kesehatan, asuransi dan berbagai kebutuhan sosial.
Ketika pendapatan sedikit meningkat, pengeluaran sering kali ikut berlari.
Karena itu, kelas menengah bisa saja secara statistik berada jauh di atas garis kemiskinan, tetapi secara psikologis hidup dalam kecemasan.
Mereka takut kehilangan pekerjaan. Takut bisnis menurun. Takut sakit. Takut anak tidak mampu melanjutkan pendidikan.
Dan yang paling sederhana: takut tabungan tidak cukup ketika keadaan darurat datang.
Maka ukuran kesejahteraan tidak cukup hanya dengan bertanya: berapa pendapatan seseorang?
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Berapa sisa pendapatannya setelah seluruh kebutuhan dibayar?
Persoalan lain adalah lapangan kerja. Jumlah orang bekerja memang meningkat. Pengangguran juga menurun.
Tetapi ekonomi yang sehat tidak cukup hanya menciptakan pekerjaan. Ia harus menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak.
Pekerjaan informal masih mendominasi sebagian besar pasar kerja Indonesia. Di sinilah letak persoalannya.
Seorang pekerja informal mungkin bekerja delapan atau sepuluh jam sehari. Tetapi ia belum tentu mempunyai kepastian pendapatan, perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pesangon atau kepastian masa depan.
Maka jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa setiap tambahan orang bekerja otomatis berarti tambahan kesejahteraan.
Ada perbedaan besar antara: — punya pekerjaan, dan — memiliki pekerjaan yang mampu mengangkat kualitas hidup.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas semestinya mengubah keduanya.
Ketimpangan yang diam-diam berbicara
Ada lagi angka yang perlu dibaca secara serius: Gini Ratio meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026, dari 0,363 pada September 2025.
Angka ini memberi pesan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan bukanlah dua hal yang otomatis berjalan bersama.
Kue ekonomi bisa membesar tanpa semua orang memperoleh tambahan potongan yang sama. Di satu sisi ada kelompok yang memiliki aset, modal, saham dan bisnis.
Di sisi lain ada kelompok yang pendapatannya terutama berasal dari upah. Ketika ekonomi tumbuh, kelompok pertama bisa memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai aset dan investasi. Kelompok kedua berharap pada kenaikan gaji.
Jika kenaikan pendapatan pekerja lebih lambat daripada kenaikan biaya hidup, maka pertumbuhan ekonomi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.
Di sinilah ukuran pertumbuhan perlu diperluas. Bukan hanya: berapa besar PDB?
Tetapi juga: berapa besar pendapatan riil? berapa banyak pekerjaan berkualitas?berapa kuat daya beli? berapa besar tabungan rumah tangga?
Dan:
berapa banyak keluarga yang merasa aman menghadapi bulan depan?
Jangan terjebak angka
Indonesia tentu tidak boleh menganggap pertumbuhan 5,29 persen sebagai sesuatu yang buruk. Sebaliknya, angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan.
Masalahnya adalah bagaimana mengubah pertumbuhan tersebut menjadi kesejahteraan yang lebih merata.
Di sinilah kebijakan ekonomi harus bergeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju mengejar kualitas pertumbuhan.
Investasi harus menciptakan pekerjaan. Industrialisasi harus meningkatkan produktivitas. UMKM harus naik kelas. Upah harus mampu mengejar biaya hidup. Juga pendidikan, harus menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif.
Dan kebijakan fiskal harus memastikan belanja negara tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan sesaat, tetapi memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Sebab pertumbuhan yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah memiliki batas. Negara bisa membuka keran belanja. Tetapi negara tidak mungkin selamanya menggantikan dompet masyarakat.
Pertanyaan yang lebih penting
Karena itu, angka 5,29 persen seharusnya tidak ditolak. Ia justru perlu dirayakan sekaligus dipertanyakan.
Dirayakan karena menunjukkan ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Dipertanyakan karena pertumbuhan itu harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan.
Ekonomi yang sehat bukan ekonomi yang sekadar membuat grafik PDB bergerak ke atas. Ekonomi yang sehat adalah ketika seorang buruh pulang membawa gaji dan masih memiliki cukup uang untuk kebutuhan keluarganya.
Ketika pedagang kecil memperoleh pelanggan lebih banyak. Ketika petani memperoleh harga yang layak. Ketika anak-anak kelas menengah tidak harus kehilangan kesempatan pendidikan karena biaya.
Ketika keluarga mempunyai tabungan untuk menghadapi keadaan darurat. Dan ketika seseorang kehilangan pekerjaan, ia masih mempunyai sistem perlindungan yang membuatnya tidak langsung jatuh ke jurang kemiskinan.
Mungkin sudah waktunya cara membaca ekonomi diubah.
Jangan hanya bertanya:
“Berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Pertumbuhan itu dirasakan siapa?”
Sebab pada akhirnya, ekonomi bukanlah tentang angka. Ekonomi adalah tentang manusia.
Dan keberhasilan ekonomi seharusnya tidak berhenti di meja konferensi pers ketika angka 5,29 persen diumumkan.
Ia harus sampai ke meja makan keluarga Indonesia.
*) Pemerhati Kebijakan Publik LHKP-PWM Jawa Tengah.***
