MAKLUMAT — Apa jadinya ketika Elim Tyu Samba, seorang Wakil Wali Kota yang juga menjabat sebagai Plt Ketua KONI memimpin aksi unjuk rasa menuntut Wali Kota terkait pencairan anggaran olahraga?
Pertanyaan itu menemukan jawabannya di Kota Blitar, Senin (7/9/2026).
Ratusan atlet dan pimpinan cabang olahraga (cabor) di bawah naungan KONI Kota Blitar turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Blitar untuk menuntut kepastian pencairan anggaran pembinaan atlet 2026 yang hingga kini belum terealisasi.
Aksi kemudian berlanjut dengan long march menuju Kantor Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin. Massa berharap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menemui mereka dan memberikan penjelasan mengenai anggaran pembinaan olahraga yang belum cair, sekaligus persoalan kantor sekretariat KONI yang disebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sampai di sini, barangkali tidak ada yang terlalu aneh. Organisasi olahraga memperjuangkan kepentingannya. Atlet menuntut hak pembinaan. Pemerintah diminta memberikan kepastian. Dalam negara demokrasi, menyampaikan aspirasi adalah sesuatu yang sah.
Namun, ada satu fakta yang membuat peristiwa di Kota Blitar kali ini berbeda.
Aksi tersebut dipimpin oleh Elim Tyu Samba—Plt Ketua KONI sekaligus Wakil Wali Kota Blitar.
Di satu sisi, ia merupakan bagian dari pemerintahan kota. Di sisi lain, ia berdiri sebagai pimpinan organisasi olahraga yang menuntut pemerintah memberikan kepastian anggaran.
Di sinilah letak ironinya.
Ini bukan semata-mata persoalan apakah anggaran KONI harus dicairkan atau tidak. Bukan pula soal apakah atlet berhak menyampaikan aspirasi.
Tentu saja atlet berhak mendapatkan pembinaan yang layak. KONI juga berhak memperjuangkan kepentingan olahraga.
Persoalannya adalah ketika tuntutan tersebut disampaikan oleh seseorang yang berada sekaligus di dalam struktur pemerintahan dan di pucuk organisasi yang meminta anggaran kepada pemerintah.
Publik kemudian wajar bertanya: mengapa persoalan ini sampai harus dibawa ke jalan?
Bukankah Wakil Wali Kota memiliki akses langsung kepada Wali Kota? Bukankah ada ruang koordinasi di dalam pemerintahan? Bukankah ada mekanisme perencanaan dan penganggaran yang dapat digunakan untuk membahas kebutuhan KONI?
Jika seluruh ruang tersebut sudah ditempuh dan tidak menghasilkan jalan keluar, publik tentu juga berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Sebab demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Menyampaikan kritik merupakan hak warga negara. Tetapi bagi seorang pejabat publik, pilihan untuk turun ke jalan membawa tuntutan kepada kepala daerah bukan sekadar tindakan politik biasa.
Pilihan tersebut membawa pesan tentang hubungan kekuasaan, tata kelola pemerintahan, dan etika jabatan.
Di sinilah peristiwa Kota Blitar menarik untuk direnungkan.
Sebab yang sedang dipertarungkan bukan hanya angka dalam dokumen anggaran. Ada persoalan yang lebih besar: bagaimana pemerintahan menyelesaikan perbedaan kepentingan, bagaimana pejabat publik menempatkan dirinya, dan teladan politik seperti apa yang sedang dipertontonkan kepada masyarakat.
Ketika Dua Posisi Bertemu
Seorang Wakil Wali Kota merupakan bagian dari unsur pemerintahan daerah. Ia memiliki ruang yang luas untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan menyampaikan berbagai persoalan kepada Wali Kota.
Ketika orang yang sama juga menjabat sebagai pimpinan organisasi olahraga yang membutuhkan dukungan anggaran pemerintah, terdapat dua kepentingan kelembagaan yang berjalan beriringan: sebagai pejabat pemerintahan dan sebagai pimpinan organisasi olahraga.
Posisi ganda inilah yang semestinya dikelola dengan kehati-hatian.
Dalam pemerintahan, tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui tekanan ruang publik. Ada mekanisme administratif, koordinasi, pembahasan anggaran, rapat kerja, hingga komunikasi politik yang memang tersedia untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan.
Demonstrasi tetap merupakan hak dalam demokrasi. Namun, bagi seorang pejabat publik, setiap pilihan tindakan juga membawa konsekuensi etik dan pesan politik kepada masyarakat.
Apalagi ketika tuntutan tersebut berkaitan dengan anggaran publik.
Ironi Kantor Sekretariat KONI
Persoalan menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan keberadaan kantor sekretariat KONI.
Di satu sisi, terdapat tuntutan agar pemerintah memberikan dukungan lebih besar terhadap pembinaan olahraga. Di sisi lain, kantor sekretariat KONI yang disebut merupakan fasilitas atau aset pemerintah daerah hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengurus KONI.
Kondisi tersebut tentu layak menjadi bahan evaluasi bersama.
Jika benar bangunan yang disiapkan sebagai fasilitas sekretariat organisasi olahraga tersebut belum dapat digunakan secara optimal, publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan.
Apakah persoalannya berkaitan dengan administrasi aset? Serah terima? Pengelolaan? Perizinan? Sarana pendukung? Atau ada persoalan lain yang menyebabkan fasilitas tersebut belum dapat difungsikan?
Persoalan semacam ini tidak semestinya berhenti sebagai perdebatan antara pemerintah dan KONI.
Jika fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah daerah, terdapat kepentingan publik di dalamnya. Karena itu, pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Akan menjadi ironis jika di satu sisi pemerintah dituntut segera menyediakan anggaran untuk pembinaan olahraga, sementara fasilitas sekretariat yang disiapkan untuk mendukung aktivitas organisasi olahraga justru belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Bukan Membela Siapa-Siapa
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun KONI.
Persoalan ini justru perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas: bagaimana seharusnya pemerintahan daerah bekerja dan memberikan contoh politik yang sehat kepada masyarakat.
Demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi. Menyampaikan kritik dan tuntutan merupakan hak warga negara.
Namun, ketika salah satu tokoh yang berada dalam struktur pemerintahan sekaligus menjadi pimpinan organisasi yang menuntut anggaran kepada pemerintah, situasinya menjadi berbeda.
Ada dimensi etika yang patut diperbincangkan.
Masyarakat membutuhkan contoh bahwa perbedaan kepentingan dalam pemerintahan dapat diselesaikan melalui dialog, argumentasi, transparansi, dan mekanisme kelembagaan. Bukan semata-mata melalui pertunjukan kekuatan di ruang publik.
Apalagi yang menjadi objek perjuangan adalah olahraga.
Olahraga mengajarkan sportivitas, disiplin, kerja sama, penghormatan terhadap aturan, dan kemampuan menerima hasil secara dewasa.
Nilai-nilai tersebut semestinya tidak berhenti di lapangan pertandingan. Ia juga dapat menjadi cermin dalam pengelolaan organisasi olahraga dan pemerintahan.
Jangan sampai masyarakat justru menangkap pesan sebaliknya: ketika kepentingan belum terpenuhi, demonstrasi menjadi pilihan utama, bahkan ketika pihak yang menyampaikan tuntutan berada di dalam lingkaran pemerintahan itu sendiri.
Pendidikan Politik yang Bermartabat
Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi.
Wali Kota perlu terbuka mengenai kebijakan dan kemampuan anggaran pemerintah dalam mendukung pembinaan olahraga.
KONI perlu transparan mengenai kebutuhan, program, target prestasi, dan penggunaan anggaran.
Sementara Wakil Wali Kota perlu menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan dapat dikelola melalui komunikasi politik dan pemerintahan yang dewasa.
Begitu pula dengan persoalan sekretariat KONI.
Jika benar fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah daerah dan belum dapat digunakan, persoalannya perlu dibuka secara terang: apa kendalanya, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana status pengelolaannya, dan kapan fasilitas tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan?
Keterbukaan seperti inilah yang sesungguhnya merupakan bagian dari pendidikan politik.
Masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang selalu tampak sepakat. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menunjukkan bagaimana perbedaan itu diselesaikan secara dewasa dan bermartabat.
Karena itu, demonstrasi Ketua KONI yang juga Wakil Wali Kota kepada Wali Kota semestinya tidak hanya dilihat sebagai persoalan percepatan anggaran olahraga.
Peristiwa ini dapat dibaca sebagai cermin tentang bagaimana kekuasaan, organisasi publik, aset pemerintah, dan kepentingan masyarakat dikelola.
Pada akhirnya, masyarakat hanya menginginkan satu hal: pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bermartabat.
Olahraga harus mendapatkan dukungan yang layak.
Atlet harus mendapatkan pembinaan yang baik.
Anggaran publik harus dikelola secara bertanggung jawab.
Aset pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dan para pemimpin harus memberikan teladan politik yang sehat.
Sebab demokrasi bukan hanya tentang kebebasan untuk melakukan demonstrasi.
Demokrasi juga tentang kedewasaan dalam menggunakan kekuasaan, kepatuhan terhadap mekanisme, keterbukaan dalam mengelola anggaran, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat.
Itulah pendidikan politik yang sesungguhnya.
Dan mungkin, dari tontonan yang ironis ini, Kota Blitar justru memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak harus berakhir sebagai pertunjukan konflik.
Perbedaan dapat menjadi jalan untuk membuka ruang dialog, memperbaiki tata kelola, dan menghadirkan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, serta bermartabat.
*) Penulis adalah Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Blitar***
