MAKLUMAT– Pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto menjadi momentum untuk menguji ketegasan Polri dalam menangani setiap dugaan pelanggaran hukum, termasuk perkara yang dikaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan publik kini menunggu langkah konkret Suyudi dalam memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
“Publik menunggu ketegasan Suyudi atas dugaan pelanggaran hukum,” kata Amir, Senin (5/10/2026).
Amir menjelaskan pergantian pimpinan Polri tidak cukup hanya menghasilkan perubahan struktur maupun rotasi jabatan. Kapolri baru harus menunjukkan bahwa institusi kepolisian mampu memproses setiap laporan berdasarkan hukum dan bukti.
Ia menilai prinsip tersebut juga berlaku ketika laporan atau dugaan pelanggaran hukum menyangkut mantan pejabat negara.
“Rakyat mendukung jika Kapolri memeriksa Jokowi sepanjang ada dasar hukum dan bukti yang cukup,” ujarnya.
Amir menegaskan pemeriksaan terhadap seseorang tidak boleh didasarkan pada tekanan politik. Sebaliknya, proses hukum harus berjalan apabila terdapat laporan, bukti, dan dasar hukum yang memadai.
Menurut dia, perlakuan hukum yang sama bagi setiap warga negara menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat arah kepemimpinan Suyudi.
Ketegasan Polri Jadi Sorotan
Amir mengatakan masyarakat akan melihat bagaimana Suyudi menangani perkara-perkara yang memiliki sensitivitas politik. Ia mengingatkan Polri agar tidak memberikan perlakuan berbeda hanya karena seseorang pernah atau sedang memiliki posisi penting.
“Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum,” tandas Amir.
Ia mengungkapkan konsistensi penegakan hukum juga berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jika proses hukum berjalan terbuka dan berdasarkan bukti, publik akan memiliki alasan untuk percaya bahwa kepolisian bekerja secara profesional.
Sebaliknya, jika perkara yang menyangkut tokoh berpengaruh tidak mendapat penanganan yang jelas, persepsi ketidakadilan dapat semakin kuat.
Suyudi dan Tantangan Mengembalikan Kepercayaan Publik
Pergantian Kapolri memberikan kesempatan bagi Suyudi untuk menunjukkan arah baru kepemimpinan Polri. Namun, tantangan utamanya bukan sekadar melakukan pembenahan internal.
Suyudi juga harus memastikan setiap laporan dugaan tindak pidana diproses dengan standar hukum yang sama, siapa pun pihak yang dilaporkan.
Amir mengingatkan agar Polri tidak terjebak pada kesan bahwa hukum hanya tegas kepada masyarakat biasa, tetapi melemah ketika berhadapan dengan tokoh berpengaruh.
“Polri merupakan institusi penegak hukum, bukan alat untuk melindungi kepentingan kelompok atau individu tertentu,” tegasnya.
Ujian Suyudi Ada pada Perkara Sensitif
Pergantian Kapolri akan memiliki makna lebih besar jika diikuti perubahan dalam cara Polri menangani perkara yang menyangkut kepentingan politik.
Dalam kasus yang dikaitkan dengan Jokowi, kuncinya bukan apakah seseorang harus langsung diperiksa atau dinyatakan bersalah. Ukuran profesionalitas Polri justru terletak pada keberanian memeriksa setiap laporan secara objektif ketika terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup.
Suyudi tidak perlu membuktikan ketegasan dengan langkah yang terburu-buru. Ia justru perlu menunjukkan bahwa Polri mampu bekerja berdasarkan bukti, prosedur hukum, dan kepentingan publik.
Jika standar itu diterapkan secara konsisten, pergantian Kapolri dapat menjadi momentum memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
