MAKLUMAT — Serangan terhadap bandara, perebutan Bab el-Mandeb, dan persaingan kekuatan yang mengancam stabilitas Timur Tengah.
Konflik Yaman memasuki babak yang lebih berbahaya. Pada 6-8 Oktober 2026, serangan yang diklaim kelompok Houthi menyasar Bandara Abha dan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi.
Otoritas penerbangan sipil Saudi melaporkan tiga orang meninggal dunia dan 36 lainnya terluka dalam serangan terhadap kedua bandara tersebut. Dua korban tewas di Abha, sedangkan satu korban meninggal di Riyadh.
Pada 8 Oktober, Houthi kembali mengklaim meluncurkan rudal balistik ke arah bandara Riyadh. Saksi melaporkan sejumlah ledakan dan gangguan penerbangan.
Namun, klaim mengenai keberhasilan serangan tersebut perlu dibedakan dari fakta yang telah dikonfirmasi secara independen.
Pasukan koalisi pimpinan Saudi menyatakan telah mencegat tiga rudal balistik yang diarahkan ke Riyadh dan Khamis Mushait.
Puing rudal yang dicegat dilaporkan merusak kompleks taman kanak-kanak dan klinik medis di Riyadh.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik Yaman bukan lagi sekadar perang perebutan kekuasaan di sebuah negara yang rapuh.
Kini berkembang menjadi krisis keamanan regional yang berpotensi mengganggu penerbangan sipil, infrastruktur energi, perdagangan internasional, dan stabilitas ekonomi dunia.
Untuk memahami eskalasi ini, kita perlu menengok akar sejarah Houthi. Gerakan yang juga dikenal sebagai Ansar Allah tersebut tumbuh di Yaman utara, dengan akar sosial dan keagamaan pada komunitas Zaidiyah.
Namun, menjelaskan Houthi hanya sebagai kelompok keagamaan akan mengabaikan faktor politik, ketimpangan pembangunan, dan lemahnya institusi negara Yaman.
Pada awal 2000-an, ketegangan dengan pemerintah pusat berkembang menjadi konflik bersenjata di Provinsi Saada. Perubahan politik setelah gelombang Arab Spring 2011 tidak berhasil membangun pemerintahan yang stabil.
Pada 2014, Houthi menguasai Sanaa, ibu kota Yaman. Setahun kemudian, Arab Saudi memimpin intervensi militer untuk mendukung pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.
Perang yang semula diperkirakan dapat diselesaikan melalui keunggulan militer justru berlarut-larut.
Gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2022 sempat meredakan pertempuran, tetapi tidak menyelesaikan persoalan politik dan keamanan secara menyeluruh.
Laporan UK House of Commons Library bertanggal 5 Oktober 2026 menyebutkan bahwa pertempuran antara Houthi dan pasukan pemerintah Yaman kembali meningkat sejak pertengahan tahun ini.
Perubahan kekuatan di wilayah selatan serta kemajuan Houthi di pesisir Laut Merah memperburuk situasi.
Dengan demikian, serangan terbaru terhadap Arab Saudi tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari eskalasi yang juga berlangsung di dalam wilayah Yaman.
Bab el-Mandeb: Titik Strategis yang Diperebutkan
Perkembangan paling penting bukan hanya serangan terhadap bandara, melainkan pertempuran di sekitar Selat Bab el-Mandeb, jalur sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia.
Jalur ini memiliki arti strategis bagi pelayaran internasional dan pengangkutan energi.
Laporan Reuters pada 7 Oktober menyebutkan bahwa pasukan pemerintah Yaman yang didukung Saudi melancarkan serangan balasan untuk merebut wilayah strategis di sekitar selat tersebut.
Pertempuran juga melibatkan kawasan pesisir dan sekitar kota Mocha. Sementara itu, Houthi telah memperluas penguasaan wilayah di sepanjang pesisir Laut Merah.
Mengapa kawasan ini penting? Karena gangguan terhadap pelayaran di Bab el-Mandeb dapat memperpanjang rute perdagangan, meningkatkan ongkos angkut dan asuransi, serta menambah tekanan terhadap rantai pasok global.
Risiko itu menjadi lebih serius ketika ketegangan juga memengaruhi Selat Hormuz, jalur penting bagi perdagangan minyak dan gas.
Sekretariat PBB telah memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan di sekitar Bab el-Mandeb membawa risiko terhadap kebebasan navigasi.
Pada September, PBB juga mencatat kemajuan Houthi menuju selat tersebut dan melaporkan bahwa pertempuran di sejumlah front Yaman kembali meningkat.
Dalam konteks ini, penguasaan wilayah pesisir bukan semata-mata keuntungan teritorial. Ia dapat menjadi instrumen tekanan terhadap negara-negara kawasan dan perdagangan internasional.
Perang Asimetris dan Batas Kekuatan Militer
Serangan rudal dan drone memperlihatkan karakter perang asimetris. Kelompok bersenjata dengan sumber daya yang lebih terbatas dapat menantang negara dengan anggaran pertahanan besar melalui senjata jarak jauh, serangan berulang, dan strategi yang memaksa lawan mengeluarkan biaya pertahanan tinggi.
Negara yang diserang harus mengandalkan radar, sistem pencegat, intelijen, dan perlindungan infrastruktur.
Namun, setiap pencegatan membutuhkan biaya, sementara serangan yang lolos atau puing yang jatuh tetap dapat mengancam warga sipil.
Gangguan penerbangan di Riyadh memberikan contoh nyata. Reuters melaporkan bahwa Lufthansa Group menangguhkan penerbangan ke Riyadh hingga 16 Oktober.
Sedangkan IndiGo, Air India, dan Akasa Air mengumumkan penghentian sementara penerbangan dengan jadwal yang berbeda. Sejumlah penerbangan internasional juga mengalami pembatalan.
Artinya, dampak serangan tidak hanya diukur dari kerusakan fisik. Ketika maskapai mengubah jadwal, penumpang tertahan, dan aktivitas bandara terganggu, tekanan ekonomi meluas tanpa harus menghancurkan seluruh fasilitas.
Namun, strategi militer tidak boleh mengabaikan hukum humaniter internasional. Bandara sipil, klinik, dan fasilitas pendidikan membutuhkan perlindungan.
Serangan yang membahayakan warga sipil harus diselidiki, dan semua pihak berkewajiban membedakan sasaran militer dari objek sipil.
Persaingan Saudi—Iran merupakan salah satu dimensi penting konflik ini. Riyadh memandang kemampuan militer Houthi sebagai ancaman langsung terhadap keamanan perbatasan dan infrastruktur strategisnya.
Iran, menurut sejumlah penilaian pemerintah dan lembaga riset, telah memberikan dukungan kepada Houthi.
Namun, hubungan tersebut tidak berarti Houthi semata-mata menjadi instrumen Teheran. Gerakan ini mempunyai basis sosial, agenda politik, dan kepentingannya sendiri.
Eskalasi terbaru juga memunculkan upaya memperluas dukungan pertahanan bagi Saudi. Reuters melaporkan pada 8 Oktober bahwa Turki sedang mempertimbangkan bentuk bantuan defensif, termasuk dukungan teknis dan pertahanan udara.
Ankara menegaskan tidak berencana mengambil peran ofensif. Kerja sama itu berkaitan dengan kesepakatan pertahanan bersama Saudi, Turki, dan Pakistan.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konflik berpotensi menarik lebih banyak negara. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula risiko salah perhitungan dan eskalasi.
Tindakan yang dianggap defensif oleh satu negara dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh pihak lain.
Karena itu, pertahanan militer memang diperlukan, tetapi tidak cukup. Tanpa diplomasi, serangan balasan dapat membentuk siklus kekerasan yang terus berulang.
Di balik perhitungan geopolitik, masyarakat Yaman tetap menjadi pihak yang paling menderita. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyatakan bahwa lebih dari 200.000 orang telah mengungsi akibat pertempuran sejak awal September 2026.
Kebutuhan terhadap makanan, tempat tinggal, dan bantuan kemanusiaan meningkat tajam.
Angka pengungsian tersebut mengingatkan bahwa perang bukan sekadar peta wilayah yang berubah warna.
Ia berarti keluarga kehilangan rumah, anak-anak kehilangan akses pendidikan, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Konflik berkepanjangan juga membuat pembangunan institusi negara semakin sulit.
Penyelesaian yang hanya bertumpu pada kemenangan militer berisiko mengabaikan persoalan yang melahirkan konflik sejak awal: lemahnya pemerintahan, persaingan elite, ketimpangan, dan tidak adanya kesepakatan politik yang dapat diterima secara luas.
Kepentingan Indonesia
Bagi Indonesia, perkembangan di Arab Saudi mempunyai dampak langsung. Keselamatan warga negara, perjalanan haji dan umrah, jadwal penerbangan, serta kepentingan ekonomi menjadi bagian dari persoalan ini.
Pada 16 September 2026, Kementerian Luar Negeri RI telah mengimbau WNI di Arab Saudi agar meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan resmi otoritas setempat. Perwakilan RI juga meminta warga memperhatikan peringatan keamanan, termasuk di wilayah Makkah, Jeddah, dan Taif.
Dalam situasi terbaru, informasi resmi perlu dipantau secara berkala karena jadwal penerbangan dan kondisi keamanan dapat berubah.
Jemaah haji dan umrah, penyelenggara perjalanan, maskapai, serta perwakilan diplomatik harus mengutamakan informasi terverifikasi dan tidak menyebarkan kabar yang belum jelas sumbernya.
Indonesia juga perlu konsisten mendorong penghentian serangan terhadap warga sipil, perlindungan jalur pelayaran, akses bantuan kemanusiaan, dan penyelesaian politik melalui diplomasi.
Politik luar negeri bebas aktif tidak berarti berdiam diri, melainkan berperan tanpa terseret ke dalam rivalitas militer pihak-pihak yang bertikai.
Kejadian terakhir ketika luncuran rudal yang mengancam Riyadh memperlihatkan keterbatasan kekuatan militer ketika akar konflik tidak diselesaikan.
Pertahanan dapat mencegat serangan, tetapi tidak otomatis menciptakan perdamaian. Selama Yaman tetap menjadi arena perebutan pengaruh dan Bab el-Mandeb menjadi instrumen tekanan, ancaman regional akan terus membayangi keamanan dunia.
Perdamaian tidak lahir dari kemampuan meluncurkan lebih banyak rudal, melainkan dari kesediaan menghentikan siklus pembalasan dan membangun kesepakatan politik yang melindungi manusia.***
*) Penulis: Wahidin Hasan
Wartawan Maklumat.id; LHKP PWM Jawa Tengah
