MAKLUMAT — Pendidikan sering kali disebut sebagai satu-satunya tiket paling masuk akal untuk mengubah nasib dan memutus rantai kemiskinan. Di atas kertas, negara memegang tanggung jawab penuh untuk menyediakan fasilitas belajar yang merata dan bermutu.
Tapi mari kita lihat realitas di lapangan. Ada anomali yang cukup bikin miris. Sepanjang satu dekade terakhir, persisnya dari 2016 hingga 2026, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan negeri perlahan terkikis. Sekolah negeri yang seharusnya jadi patokan utama kualitas pendidikan nasional justru tampak ngos-ngosan mengikuti ritme zaman.
Sebaliknya, sekolah-sekolah swasta perlahan tapi pasti mulai mendominasi. Perpindahan massal anak-anak kelas menengah dari sekolah negeri ke swasta belakangan ini bukan cuma urusan gengsi. Ini murni bentuk “mosi tidak percaya” dari para orang tua yang melihat jurang kualitas yang makin menganga.
Kalau tren ini dibiarkan begitu saja, sekolah negeri terancam turun level sekadar menjadi pelarian terakhir bagi mereka yang secara ekonomi tidak punya pilihan lain. Hilang sudah esensinya sebagai wadah kompetisi sehat berbasis prestasi.
Bicara soal bukti, statistik dari rentang 2016 hingga 2026 menunjukkan pergeseran yang sulit dibantah. Mari tengok data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun ajaran 2024/2025. Fakta mengejutkannya: jumlah SMA swasta di Indonesia kini sudah resmi menyalip sekolah negeri. Ada sekitar 7.562 SMA swasta, mengambil porsi 51,53% dari total SMA berskala nasional.
Laju pertumbuhannya pun jomplang. Dalam periode tersebut, SMA swasta nambah 166 unit baru, sementara sekolah negeri cuma sanggup nambah 64 unit. Memang betul, 73,79% siswa SMA masih duduk di bangku negeri karena adanya faktor subsidi dan bebas biaya. Tapi di kota-kota besar, ceritanya beda jauh. Di DKI Jakarta, misalnya, kebergantungan warga pada SMA swasta sudah tembus angka 76,79%.
Gejala krisis kepercayaan ini nyatanya juga merembet ke level bawah. Evaluasi tren dekade terakhir mencatat turunnya pamor SD negeri di mata banyak orang tua. Masyarakat kekinian lebih melirik SD swasta atau madrasah terpadu karena dianggap jauh lebih fleksibel. Mereka berani menawarkan kurikulum yang langsung menjawab kebutuhan zaman, mulai dari literasi digital, bahasa asing sejak dini, sampai penanaman karakter yang lebih terstruktur.
Keresahan ini makin valid saat kita membuka laporan Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2022. Rapor anak-anak Indonesia bisa dibilang terjun bebas kalau dibandingkan perolehan tahun 2018. Rata-rata skor matematika anjlok 13 poin menjadi 366, yang jadi rekor terendah sejak 2006. Literasi membaca merosot 12 poin, dan kemampuan sains turun 13 poin.
Peringkat kita secara global memang terlihat naik, tapi itu semata karena negara lain nilainya turun lebih parah akibat pandemi, bukan karena kita makin pintar. Mengingat mayoritas peserta tes PISA ini dari sekolah negeri, rapor merah ini pada dasarnya adalah cerminan langsung betapa rapuhnya sistem pendidikan bentukan pemerintah.
Akar Masalah Utamanya
Lantas, di mana letak masalah utamanya? Setidaknya ada tiga benang kusut yang bikin sekolah negeri selalu tertinggal satu langkah. Pertama, efek samping sistem PPDB Zonasi. Sejak digas pada 2017, niat awal sistem ini sebenarnya mulia: menghapus kasta sekolah favorit dan non-favorit.
Sayangnya, pemerataan ini cuma terjadi di atas kertas pada urusan kuota siswa, tapi tidak dibarengi dengan pemerataan kualitas guru dan fasilitas antarsekolah. Akibatnya gampang ditebak. Orang tua yang peduli pendidikan anak ogah ambil pusing. Daripada mempertaruhkan masa depan anak di sekolah negeri dekat rumah yang fasilitasnya ala kadarnya, mereka lebih milih bayar mahal di sekolah swasta.
Kedua, ketimpangan kesejahteraan tenaga pengajar. Di sekolah swasta elit, yayasan berani bayar mahal guru-guru terbaik. Mereka dikasih insentif jelas dan jenjang karier yang terukur. Bandingkan dengan sekolah negeri.
Sampai hari ini, operasional sekolah negeri masih sangat bergantung pada keringat guru honorer yang gajinya jauh dari kata layak. Sangat tidak masuk akal kalau kita menuntut kualitas pendidikan kelas dunia dari sosok guru yang setiap hari masih pusing memikirkan uang beras. Belum lagi guru PNS yang waktunya habis tersedot untuk mengurus tetek-bengek birokrasi dan aplikasi pemerintah, sampai lupa memikirkan cara mengajar yang asyik di kelas.
Ketiga, kendala birokrasi dan infrastruktur. Sekolah swasta bebas berinovasi, berinvestasi beli teknologi terbaru, dan meramu kurikulum ala abad 21 karena birokrasinya ringkas. Sebaliknya, sekolah negeri selalu terganjal rantai birokrasi anggaran. Coba saja keluar sedikit dari kota besar; kita masih gampang menemukan sekolah negeri yang atapnya bocor, toiletnya mampet, dan perpustakaannya kosong melompong.
Dampak Sosial dan Langkah Kedepan
Jika akar masalah ini terus diabaikan, sekolah pada akhirnya cuma bakal jadi mesin pemisah kelas sosial. Keluarga mampu akan terus berkumpul di swasta unggulan, membangun jejaring masa depan yang eksklusif.
Sementara masyarakat menengah ke bawah mau tidak mau harus ikhlas berdesakan di sekolah negeri dengan kualitas pendidikan seadanya. Pendidikan yang katanya jadi jembatan kesetaraan malah berubah jadi tembok tebal pemisah si kaya dan si miskin.
Pemerintah sudah waktunya membongkar total cara mereka mengelola dana 20 persen APBN untuk pendidikan. Kurangi beban administrasi guru, berikan gaji yang memanusiakan manusia terutama bagi guru honorer, dan pastikan duit perbaikan fasilitas sekolah benar-benar sampai ke pelosok tanpa kena potong korupsi.
Negara harus sadar, tugas mereka bukan cuma membangun gedung lalu menempelkan spanduk “Sekolah Gratis”. Yang lebih penting adalah memastikan apa yang terjadi di dalam gedung itu benar-benar berkualitas.
Masa depan bangsa ini tidak bisa digantungkan pada sehebat apa pengusaha yayasan membangun sekolah swasta, melainkan dari seberapa bermartabat dan berkualitasnya sekolah negeri tempat jutaan anak bangsa menggantungkan cita-citanya.
*) Penulis: Volldy Dzafiri Eka Putra
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur
