MAKLUMAT — Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menggantikan Letjen TNI Suharyanto yang sebelumnya memimpin lembaga tersebut.
Penunjukan Kristomei menandai babak baru kepemimpinan BNPB di tengah beragam tantangan kebencanaan di Indonesia, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga erupsi gunung api.
Terkini, BNPB juga tengah menghadapi kasus dugaan korupsi terkait dana siap pakai (DSP) kebencanaan, usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Lembaga antirasuah itu juga telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut.
Lantas, siapa sebenarnya sosok Kristomei Sianturi, yang kini dipercaya menakhodai penanggulangan bencana nasional tersebut?
Dari Lampung, Meniti Karier di TNI
Kristomei Sianturi lahir di Kotabumi, Lampung Utara, pada 6 Mei 1976. Ia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1994 yang kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Militer (Akmil). Ia lulus pada 1997 dari kecabangan Infanteri TNI Angkatan Darat.
Dikutip dari berbagai sumber, karier militer Kristomei ditempa melalui berbagai penugasan, baik di satuan tempur maupun jabatan komando dan staf.
Tak cuma itu, ia memiliki rekam jejak kepemimpinan yang luas di lingkungan TNI Angkatan Darat (AD) dan Mabes TNI, mencakup lini operasional, penerangan, hingga lembaga pendidikan.
Kristomei pernah mengemban sejumlah posisi operasional dan teritorial, antara lain sebagai Perwira Pembantu (Paban) IV/Opsdagri Sops TNI, Komandan Resimen Induk Kodam (Danrindam) Iskandar Muda, Asisten Operasi (Asops) Kasdam I/Bukit Barisan, hingga Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya.
Pengalaman tersebut membentuk rekam jejaknya dalam memimpin satuan sekaligus menjalankan tugas kewilayahan. Kristomei diketahui juga menempuh pendidikan lanjutan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI), serta Universitas Pertahanan (Unhan).
Pengalaman di Bidang Operasi dan Komunikasi
Selain penugasan operasional, Kristomei memiliki pengalaman di bidang komunikasi strategis. Ia pernah menjabat Kepala Penerangan Kodam Jaya, sebelum dipercaya menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) pada 31 Oktober 2023, menggantikan Brigjen TNI Hamim Tohari.
Selanjutnya, pada 26 Agustus 2024, ia menjabat sebagai Komandan Resimen Taruna (Danmentar) Akademi Militer (Akmil) menggantikan Brigjen TNI Dwi Sasongko, hingga kemudian dipercaya menjadi Wakil Gubernur (Wagub) Akmil.
Tak berhenti di situ, karier Kristomei berlanjut ketika pada 11 April 2025, ia ditunjuk sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI di Mabes TNI.
Pengalaman di bidang penerangan menjadi salah satu bekal yang relevan bagi kepemimpinannya di BNPB. Dalam situasi bencana, penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi sangat penting untuk menghindari simpang siur informasi serta membantu masyarakat memahami langkah penyelamatan.
Sebelum dilantik sebagai Kepala BNPB, jabatan terakhir Kristomei adalah sebagai Panglima Kodam XXI/Radin Inten, Kodam baru yang membawahi wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu.
Kekayaan Capai Rp2,1 Miliar
Sementara itu, sebagai pejabat negara, Kristomei Sianturi diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp2,1 miliar, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 yang dilaporkan ke KPK pada 27 Februari 2026, saat ia menjabat sebagai Pangdam XXI/Radin Inten.
Total kekayaan Kristomei Sianturi sebesar Rp2.139.412.136, yang terdiri atas aset tanah dan bangunan senilai Rp120.000.000 berupa tanah seluas 2.182 meter persegi di Magelang. Kemudian, kekayaan berasal dari kas dan setara kas sebesar Rp2.019.412.136.
Dalam LHKPN tersebut, Kristomei Sianturi tercatat tidak memiliki aset kekayaan berupa alat transportasi, surat berharga, harta bergerak lainnya, maupun utang.
Tantangan Memimpin BNPB
Usai dilantik, Kristomei menegaskan akan mengedepankan kolaborasi, respons cepat, integrasi, dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana. Ia menyoroti perlunya keterlibatan seluruh unsur, mulai dari kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Ia juga menyatakan akan melakukan konsolidasi internal sembari memastikan penanganan bencana yang sedang berlangsung tetap berjalan cepat dan optimal.
Tantangan yang menanti Kristomei tidak ringan. Indonesia berada di kawasan rawan bencana sehingga membutuhkan sistem mitigasi yang kuat, koordinasi lintas sektor, distribusi bantuan yang efektif, serta pemulihan masyarakat terdampak yang berkelanjutan.
Selain itu, kini BNPB juga tengah menghadapi kasus dugaan korupsi terkait dana siap pakai kebencanaan, di mana KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Ia menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait kasus tersebut kepada pihak berwenang.
“Kita lihat dulu di internal. Saya akan melakukan konsolidasi internal sebelum melangkah keluar,” kata Kristomei Sianturi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.***
