MAKLUMAT – Anggota DPD/MPR RI, Dr Lia Istifhama mendesak pemerintah mempertimbangkan bantuan negara sahabat untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, yang belum tuntas selama tiga bulan terakhir.
Sementara Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mendesak pemerintah daerah dan aparat keamanan memperkuat sinergi untuk mempercepat pemadaman api sekaligus melindungi warga dari paparan kabut asap.
Terkait bantuan asing atau negara sahabat, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia menilai dukungan internasional, terutama teknologi dan kemampuan pemadaman, dapat menjadi alternatif ketika Indonesia menghadapi keterbatasan penanganan.
“Peluang bantuan asing sebagai salah satu opsi untuk mengatasi kebakaran yang terus berlarut. Kita mungkin ada keterbatasan, bantuan dari negara sahabat bisa menyelesaikan,” kata putri Tokoh NU Jatim, KH Masykur Hasyim dikutip, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Lia, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas penanganan karhutla yang berlangsung berbulan-bulan. Dukungan teknologi dari negara lain layak dipertimbangkan apabila metode yang tersedia belum mampu menyelesaikan kebakaran secara optimal.
Ning Lia Soroti Penanganan Karhutla yang Berlarut
Lia membandingkan penanganan karhutla dengan kebakaran di kawasan lain yang dalam kondisi tertentu dapat dibantu melalui operasi modifikasi cuaca. Namun, penanganan kebakaran di Sumatera dan Kalimantan membutuhkan evaluasi lebih lanjut karena belum menunjukkan penyelesaian yang tuntas.
“Jika kita bicara modifikasi cuaca, ketika itu menyelesaikan terkait dengan kebakaran Bromo dan sebagainya, masih kita bisa meredamkan. Ibu Gubernur Khofifah kemarin berhasil, langsung redam. Tapi kalau karhutla ini kan berlarut dan enggak selesai-selesai,” ujarnya.
Bantuan Asing Harus Sesuai Regulasi
Meski mendorong pemerintah mempertimbangkan bantuan internasional, Lia menegaskan bahwa penerimaannya harus mengikuti regulasi dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Dengan mekanisme yang terukur, dukungan negara sahabat dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Desakan ini menempatkan pemerintah pada dua kebutuhan yang perlu berjalan beriringan: mengevaluasi efektivitas penanganan kebakaran dan membuka ruang bagi dukungan internasional apabila diperlukan. Keputusan mengenai bentuk bantuan tetap membutuhkan kajian sesuai kebutuhan di lapangan, aturan, serta mekanisme pengawasan.
DPR Minta Percepat Pemadaman Api dan Lindungi Warga
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono meminta para pejabat lebih peka terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Ia mendesak pemerintah daerah dan aparat keamanan memperkuat sinergi untuk mempercepat pemadaman api sekaligus melindungi warga dari paparan kabut asap.
Riyono menegaskan penanganan karhutla tidak cukup dengan menyampaikan keprihatinan. Pemerintah perlu menunjukkan tindakan nyata, mulai dari memadamkan api hingga memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
Sebagai bentuk kepedulian, legislator PKS itu mengaku telah menyalurkan bantuan berupa tabung oksigen, masker, dan logistik kepada masyarakat di kedua provinsi tersebut.
“Saya sudah mencari jalan untuk membantu masyarakat di sana dengan tabung oksigen, dengan masker,” ujar Riyono.
Menurutnya, warga yang setiap hari menghadapi kabut asap membutuhkan perhatian serius. Karena itu, pejabat daerah maupun aparat keamanan harus menjaga komunikasi publik agar tidak melukai perasaan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi dampak karhutla.
Riyono secara khusus meminta gubernur, bupati, jajaran Polda, dan Pangdam memperkuat koordinasi untuk memaksimalkan pemadaman kebakaran. Ia menilai, kerja bersama menjadi kunci agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif.
“Jaga komentar, jaga perasaan masyarakat yang tiap hari mereka bertarung dengan asap,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla bukan tanggung jawab satu pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat perlu bergerak bersama dengan menempatkan keselamatan serta kesehatan warga sebagai prioritas.
