KETUA Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas meminta pemerintah supaya mengalokasikan sebagian besar anggaran pendidikan khusus untuk mencetak pebisnis atau entrepreneur Indonesia.
Buya Anwar, sapaan akrabnya mengingatkan, kebijakan serupa pernah dilakukan Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sumitro Djojohadikusumo, yang menerapkan Sistem Gerakan Benteng untuk mengubah struktur ekonomi warisan Belanda menuju ekonomi nasional.
“Menurut Sumitro hal itu perlu dilakukan, karena peta penguasaan ekonomi yang ada tampak sekali berat sebelah dan cenderung mengedepankan kepentingan pengusaha asing, serta tidak menguntungkan bagi pengusaha pribumi atau penduduk asli,” kata Anwar dalam keterangan persnya, Rabu (3/7/2024).
Pria yang juga menjabat sebagai Waketum MUI itu menerangkan, program Sumitro tersebut dilaksanakan dengan memberikan keistimewaan pada importir pribumi. Mereka diberi pemerintah kewenangan melakukan impor khusus dengan mendapatkan jatah devisa dengan kurs murah.
“Penerapan program juga dilakukan dengan memberikan kredit modal kepada para pengusaha etnis pribumi. Sebab, pada saat itu mereka dinilai sulit untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, terutama dari dunia perbankan,” ujarnya.
Kendati demikian, lanjut Anwar, waktu itu program tersebut dinilai gagal lantaran para pengusaha pribumi yang didukung oleh pemerintah tidak memiliki mentalitas sebagai pengusaha yang tangguh. Sehingga mereka tidak mampu bersaing dengan para pengusaha dari etnis Tionghoa.
“Gagasan Sumitro ini bila dikaitkan dengan peta perekonomian nasional saat ini tentu masih sangat relevan untuk dilanjutkan. Itu agar negeri ini ke depan bisa berjalan dengan baik tanpa ada kecemburuan sosial ekonomi di antara sesama warga bangsa,” ungkapnya.
Saat ini, kata Anwar, terdapat semacam kecemburuan sosial akibat penguasaan perekonomian nasional yang sangat didominasi oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dari etnis tertentu, yakni etnis Tionghoa.
“Dalam hal ini tidak ada yang bisa disalahkan, karena etnis pribumi tidak sepiawai etnis Tionghoa dalam menjadi seorang pebisnis,” ungkapnya.
Pakar Ekonomi Islam itu mengungkapkan minimnya pebisnis dari kalangan etnis pribumi ternyata juga menjadi keresahan dan perhatian besar dari para pengusaha besar seperti Ciputra, yang notabene merupakan konglomerat bidang properti dari kalangan etnis Tionghoa.
“Jalan keluarnya, kata Ciputra, pemerintah harus bisa mengalokasikan sebagian besar anggaran pendidikan yang dimilikinya untuk mencetak para entrepreneur melalui jalur pendidikan yang ada. Sehingga, keseimbangan jumlah entrepreneur dalam perekonomian nasional bisa tercipta dan stabilitas sosial ekonomi serta politik nasional ke depan dapat terwujud sesuai dengan yang kita harapkan,” tandasnya.
Sumber: Antara
