Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda turut angkat bicara soal dinamika Pilkada Jakarta 2024, yang menurut sejumlah pihak dinilai ada upaya-upaya untuk menjegal Anies Baswedan untuk bisa kembali bertarung.
Menurut pria yang juga Ketua Komisi X DPR RI itu, dukungan suatu partai politik (parpol) terhadap calon atau kandidat tertentu dalam sebuah kontestasi adalah hal yang dinamis dan terjadi pada semua parpol, termasuk PKB.
Huda membuat meminta publik untuk menunggu saja kepastian siapa pasangan calon (paslon) yang bakal betul-betul melenggang dalam kontestasi. Mengingat waktu pendaftaran semakin dekat, tepatnya 27 Agustus 2024 mendatang.
“Itu yang saya sebut dinamis itu, PKS yang sudah masangin (memasangkan calon) aja masih luar biasa begitu, apalagi PKB yang belum masangin. Jadi ya kita lihat sih tinggal waktu beberapa hari kan. Jadi dinamisnya terjadi di KIM dan terjadi juga di blok di luar KIM,” katanya saat di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (12/8/2024).
Lebih lanjut, Huda menegaskan, PKB sama sekali belum menentukan sikap resmi soal Pilkada Jakarta 2024. Adapun deklarasi terhadap Anies Baswedan yang dilakukan oleh DPW PKB Jakarta adalah sebagai usulan kepada DPP PKB. Namun, secara resmi DPP PKB belum memutuskan bakal mendukung siapa di Pilkada Jakarta.
Huda menyebut, mekanisme di PKB soal Pilkada dilaksanakan dan menjadi wewenang dari desk Pilkada DPP PKB, yang diketuai oleh Abdul Halim Iskandar (Gus Halim).
“Sekali lagi, PKB belum menentukan sikap soal (Pilkada) DKI Jakarta. Jadi yang punya kewenangan mengusulkan adalah DPW-PKB, yang punya hak memutus adalah desk Pilkada DPP. Dan desk Pilkada DPP belum bersikap. Gimana kita berubah (sikap), wong belum bersikap? Jadi kita belum melakukan penyikapan,” tandas Huda.
Soal isu-isu dan sejumlah anggapan adanya penjelasan terhadap bakal calon kepala daerah (Cakada), Huda menilai tidak melihat adanya indikasi tersebut. Justru, kata dia, dinamika saat ini sangat wajar jika terjadi tarik-menarik dalam membangun koalisi.
“Saya belum melihat suasana itu (penjegalan). Jadi ya masih tarik-menarik soal koalisi aja, soal mana figur yang tepat dan seterusnya itu,” ujarnya.
“Belum sampai sejauh itu sih, karena itu kalau ada ajakan misalnya dari ada istilah KIM plus, dan seterusnya, itu wajar bagian dari dinamika,” sambung Huda.
Seperti diketahui, dinamika Pilkada Jakarta 2024 semakin menarik usai Koalisi Indonesia Maju (KIM) memutuskan bakal mengusung eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK). Meski begitu, KIM belum menentukan siapa yang bakal didapuk sebagai Cawagub mendampinginya.
Disebut-sebut, KIM tengah menjalin komunikasi dengan PKS, PKB, serta NasDem untuk bergabung menjadi KIM Plus dalam Pilkada Jakarta 2024.
