MAKLUMAT – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi ekstra kampus seperti GMNI, HMI, PMII, dan IMM Blitar Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Blitar pada Jumat (23/8/2024).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 hingga 10.30 WIB ini berujung dengan pemaksaan terhadap sejumlah anggota dewan yang baru dilantik untuk duduk di atas aspal panas di Jalan Merdeka, Kota Blitar.
“Keluar, Pak! Jas dan celana kalian dibeli dari uang pajak rakyat. Kalian harus berpihak kepada rakyat, bukan oligarki!” teriak seorang orator dari GMNI yang memimpin aksi dari atas mobil komando.
Aksi ini dimulai dari Istana Gebang di Jalan Sultan Agung, Kota Blitar, dan dilanjutkan dengan long march menuju Gedung DPRD Kota Blitar yang berjarak sekitar 800 meter. Sepanjang perjalanan, massa mahasiswa yang mengular hingga 100 meter ini menarik perhatian warga dan pengguna jalan.
Mobil komando yang membawa sound system memutar lagu-lagu perjuangan mahasiswa, sementara para peserta aksi meneriakkan tuntutan seperti “Turunkan Jokowi! Tolak Politik Dinasti!”
Mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus Blitar Raya sengaja mengincar Gedung DPRD Kota Blitar sebagai target aksi karena bertepatan dengan pelantikan 25 anggota DPRD Kota Blitar periode 2024-2029. Saat massa tiba di depan gedung, prosesi pelantikan tengah berlangsung, namun seruan mahasiswa untuk berdialog diabaikan oleh anggota dewan.
“Kami ke sini untuk mengingatkan bahwa anggota Dewan adalah bagian dari rakyat. Ayo duduk bersama kami di atas aspal menyuarakan kebenaran,” seru sang orator.
Ketegangan mulai memuncak ketika pelantikan terus berlanjut meskipun ratusan mahasiswa sudah berkumpul di depan gedung. Mereka bahkan menggelar aksi teatrikal dengan membawa keranda jenazah yang dilapisi kain kafan bertuliskan “Konstitusi Telah Mati,” dan kemudian membakarnya sebagai simbol protes.
Mahasiswa menuntut DPR RI untuk mengawal putusan MK hingga menjadi PKPU, meminta adanya uji publik terhadap pembentukan RUU yang kerap mendadak, serta mengecam DPR RI atas tindakan yang dianggap membangkang konstitusi dan membahayakan kedaulatan hukum. Mereka juga mendesak agar pembahasan RUU Pilkada dihentikan.
Kericuhan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB ketika sejumlah anggota DPRD yang baru dilantik keluar dari gedung. Para mahasiswa yang emosi mulai mengancam akan mendobrak pintu gerbang jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Akhirnya, enam anggota dewan yang masih mengenakan jas hitam dan peci dipaksa duduk di atas aspal. Lima anggota dewan lainnya memilih duduk di trotoar.
“Kenapa kalian tidak mau duduk bersama kami di atas aspal? Kalian digaji dari uang pajak rakyat!” teriak seorang mahasiswi GMNI dengan nada kecewa.
Anggota Dewan dari Partai Golkar, Purwanto, akhirnya berusaha meredam situasi dengan berbicara kepada mahasiswa. “Kami akan membawa aspirasi kalian ke Jakarta,” ucapnya melalui pengeras suara. Meskipun begitu, ketegangan tetap terjadi hingga aksi berakhir pada pukul 10.30 WIB.
Wakapolres Blitar, Kompol I Gede Suartika, yang ikut mendampingi long march mahasiswa, menyatakan bahwa pihak kepolisian sudah siap mengamankan aksi tersebut. Sebanyak 100 personel polisi diterjunkan untuk menjaga situasi tetap kondusif. “Kami optimis aksi hari ini akan berjalan aman,” ujar Gede.
