MAKLUMAT — Gagasan “Satu Sekolah Satu Dapur MBG” atau konsep school kitchen yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti lahir pada bulan Oktober 2025, adalah sebagai respons atas pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik di Indonesia. Karena Program MBG sendiri dirancang untuk menjangkau jutaan siswa pada jenjang PAUD hingga SMA/SMK secara bertahap sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Secara data, berbagai riset menunjukkan urgensi program ini. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemkes), prevalensi stunting nasional masih berada di kisaran 21% pada 2022, meskipun mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, anemia pada remaja putri dan kekurangan asupan protein pada anak usia sekolah masih menjadi tantangan serius. Kondisi ini berdampak langsung pada daya tahan tubuh, konsentrasi belajar, serta capaian akademik siswa.
Dalam konteks tersebut, Abdul Mu’ti menekankan bahwa keberadaan dapur mandiri di setiap sekolah akan memperkuat efektivitas pelaksanaan MBG. Secara teknis, dapur sekolah memungkinkan untuk:
- Pengawasan mutu yang lebih ketat: Produksi makanan dilakukan di lingkungan sekolah sehingga standar kebersihan, kualitas bahan baku, serta proses pengolahan dapat diawasi langsung oleh pihak sekolah dan komite.
- Distribusi yang lebih tepat sasaran: Dengan sistem dapur internal, makanan dapat langsung dibagikan kepada siswa tanpa risiko keterlambatan distribusi atau penurunan kualitas akibat perjalanan jauh.
- Penyesuaian kebutuhan gizi lokal: Menu dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalori anak usia sekolah dasar (rata-rata 1.600–2.000 kkal per hari tergantung usia dan aktivitas) serta memperhatikan kearifan pangan lokal.
Lebih jauh, konsep ini juga berdampak pada aspek sosial-ekonomi. Dengan rata-rata satu sekolah dasar memiliki 150–300 siswa, kebutuhan bahan pangan harian cukup besar dan berpotensi menyerap produk pertanian lokal seperti beras, telur, sayuran, dan ikan. Artinya, dapur sekolah dapat menjadi pusat perputaran ekonomi mikro yang melibatkan petani, pedagang pasar, hingga tenaga masak di sekitar sekolah.
Secara global, model serupa telah diterapkan di berbagai negara. Misalnya:
Kyushoku (Jepang)
Program makan siang sekolah di Jepang telah berjalan sejak awal abad ke-20 dan dikelola dengan sistem dapur sekolah. Menu disusun oleh ahli gizi dan menjadi bagian dari pendidikan karakter serta kebiasaan hidup sehat.
Programa Nacional de Alimentacao Escolar (Brasil)
Brasil mewajibkan minimal 30% bahan pangan program sekolah berasal dari petani lokal. Kebijakan ini terbukti meningkatkan pendapatan petani kecil sekaligus menjamin kesegaran bahan makanan bagi siswa.
Dengan merujuk pada praktik baik tersebut, gagasan “Satu Sekolah Satu Dapur MBG” tidak hanya menempatkan sekolah sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor utama pelaksana program gizi nasional. Secara akademik, berbagai studi menunjukkan bahwa pemberian makanan bergizi di sekolah berkorelasi positif dengan peningkatan konsentrasi, kehadiran siswa, serta capaian belajar.
Dengan demikian, konsep ini memiliki tiga dampak strategis sekaligus:
- Dampak kesehatan, menurunkan risiko kekurangan gizi dan anemia.
- Dampak pendidikan, meningkatkan fokus dan performa belajar siswa.
- Dampak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok pangan masyarakat sekitar sekolah.
Gagasan Abdul Mu’ti tersebut memperlihatkan bahwa program gizi tidak semata-mata soal pembagian makanan, melainkan tentang membangun ekosistem pendidikan yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan.
