MAKLUMAT — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Surabaya (ABS) menemui Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, di kantor dewan pada Senin (27/10/2025). Dalam audiensi itu, Koordinator Umum ABS Nasrawi menyoroti kondisi Jawa Timur yang masih memiliki banyak persoalan.
Salah satu yang ia sebut adalah Jawa Timur menempati peringkat kedua sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan rusaknya tata kelola pemerintahan yang berimbas langsung pada pembangunan daerah.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika moral birokrasi runtuh, maka seluruh upaya pembangunan akan kehilangan maknanya,” ujar Nasrawi yang mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait statistik kriminal pada 2024.
Selain soal korupsi, ABS turut membawa data-data indikator kesejahteraan. Mereka merujuk BPS yang mencatat Jawa Timur menjadi provinsi dengan penduduk miskin tertinggi di Indonesia, mencapai 3.875.880 jiwa.
ABS menilai pertumbuhan ekonomi belum menjangkau persoalan rakyat kecil. Mereja juga menilai terbatasnya lapangan kerja yang masih terbatas karena jumlah pengangguran terbuka mencapai 894.495 orang.
Soroti Literasi hingga Infrastruktur
Di sektor pendidikan, ABS menyoroti rendahnya capaian literasi dan numerasi. Mereka juga menyebut bahwa 47 persen satuan pendidikan di Jawa Timur masih berada pada kategori literasi rendah hingga sedang. Sementara 58 persen menunjukkan capaian numerasi rendah.
“Hanya 55,9 persen sekolah yang dinilai memiliki proses pembelajaran baik atau ekselen. Sisanya masih tertinggal dalam metode dan kualitas pengajaran. Di bidang kesehatan pun, kesenjangan fasilitas dan mutu layanan antarwilayah masih terlihat jelas, terutama di daerah perdesaan dan kepulauan,” ujar Nasrawi.
Sorotan juga mengarah pada kondisi kesehatan dan infrastruktur. ABS menilai masih ada kesenjangan pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah kepulauan. Ketersediaan jalan, transportasi publik, dan pemerataan akses digital juga belum memadai sehingga menghambat penyebaran pembangunan secara merata.
“Sebagai provinsi yang disebut gerbang baru nusantara, Jawa Timur juga menghadapi kesenjangan infrastruktur antarwilayah yang signifikan baik dalam konektivitas jalan, transportasi publik, hingga pemerataan akses digital,” imbuh Nasrawi.
Panca Cita ABS
Dalam pertemuan itu, ABS menyerahkan Panca Cita sebagai bentuk desakan dan pengawalan terhadap berbagai persoalan publik. Isinya adalah: Pertama, mengawal dan menuntaskan 17 + 8 tuntutan rakyat, sebagai kelanjutan dari suarasuara yang selama ini diabaikan dan belum menemukan jawaban konkret dari pemerintah.
Kedua, mendesak pencabutan status proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menimbulkan dampak ekologis dan sosial bagi masyarakat Surabaya. Ketiga, mengecam segala bentuk represifitas dan kriminalisasi oleh negara kepada para aktivis.
Keempat, menuntut evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memastikan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak yang berkompeten di bidangnya, bukan sekadar menjadi proyek politik.
Kelima, menagih janji Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur dan Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya terkait realisasi 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan kepada rakyat Indonesia.
“Di tengah gegap gempita pembangunan dan derap kekuasaan yang sering kali melupakan denyut nadi rakyat. Kami, ABS secara bersama-sama untuk mengingatkan bahwa negara ini berdiri bukan atas dasar kekuasaan. Melainkan atas amanat rakyat,” pungkas Nasrawi.
