MAKLUMAT — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp144,6 triliun untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak dan ketidakstabilan harga pangan dunia. Dana tersebut akan dialokasikan melalui berbagai strategi, mulai dari diversifikasi pangan, stabilitas harga, hingga peningkatan produktivitas petani.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak situasi global yang turut menyebabkan ketidakstabilan harga pangan. “Ini adalah intervensi daripada pemerintah pusat maupun daerah agar volatile food bisa terus terjaga,” ujarnya saat konferensi pers usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPID) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
“Kemudian anggaran ketahanan pangan tahun 2025 untuk melindungi gejolak pangan dunia, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp144,6 triliun yang akan dilakukan dengan berbagai strategi,” sambung Airlangga.
Kemudian, Airlangga menjelaskan bahwa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD). Dana ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jaringan irigasi dan jalan pertanian, serta mendukung program-program non-fisik seperti Pekarangan Pangan Bestari dan layanan penyuluh pertanian. Selain itu, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan tetap dilanjutkan tahun ini guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya mengendalikan inflasi di sektor transportasi dengan menurunkan harga tiket pesawat saat Lebaran. Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari program diskon tiket 10 persen yang sebelumnya diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Airlangga menegaskan bahwa langkah itu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang hendak mudik.
Namun, Airlangga mengaku belum dapat memastikan apakah besaran diskon akan sama seperti sebelumnya atau tidak, mengingat keputusan tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. “Nanti kita akan bahas detailnya lagi,” katanya.
Selain langkah-langkah tersebut, Airlangga menyebut, pemerintah juga menyalurkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg bagi 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan pada periode Januari-Februari 2025. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan PLN dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA, yang berlaku pada periode yang sama.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong skema kredit padat karya dengan plafon Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan tenor fleksibel 5-8 tahun untuk mendukung sektor usaha dan membuka atau menciptakan lapangan kerja.
“Kemudian tentunya beberapa program lain seperti kita akan dorong juga program skema kredit untuk padat karya, diharapkan ini akan terus didorong,” tandas Airlangga.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap ketahanan pangan nasional tetap terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan perekonomian tetap stabil di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
