MAKLUMAT — Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menegaskan pentingnya menyiapkan kader-kader perempuan untuk mengisi posisi strategis di lembaga publik, terutama yang relevan dengan isu perempuan, anak, dan keluarga multi-sektor.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Madrasah Politik Perempuan bertajuk ‘Workshop Pengembangan Program #SerialKader Berkhidmat di Lembaga Publik’ yang digelar LPPA PP Aisyiyah bersama Program INKLUSI Aisyiyah secara daring, Sabtu (4/10/2025).
“Yang dilakukan LPPA ini sebenarnya menjawab kegelisahan kami yang selama ini mengawal proses pengisian jabatan publik, terutama di lembaga negara independen,” ujar Titi, yang juga anggota LPPA PP Aisyiyah.
Dalam paparannya bertajuk ‘Lembaga-lembaga Publik Strategis yang Relevan dengan Isu Perempuan, Anak, dan Keluarga Multi-Sektor’, Titi menekankan perlunya kader perempuan yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas. Ia mengingatkan agar jabatan publik tidak hanya diisi berdasarkan latar belakang organisasi, melainkan melalui rekam jejak dan kemampuan nyata.
“Seolah-olah hanya dengan modal berormas sudah cukup untuk menduduki jabatan di lembaga publik. Padahal yang dibutuhkan adalah kapasitas, kompetensi, dan integritas,” tegasnya.
Ia menambahkan, banyak calon gagal karena tidak memenuhi persyaratan formal atau tidak menyiapkan portofolio yang relevan. Selain syarat administrasi, rekam jejak digital dan perilaku di media sosial juga menjadi pertimbangan serius. “Apalagi untuk lembaga yang membutuhkan independensi, rekam jejak digital bisa menentukan,” jelasnya.
Titi juga menekankan agar calon perempuan hadir dengan narasi gender yang kuat. “Kalau keberadaannya itu tidak digali lebih kuat, maka tidak bisa memposisikan diri sebagai role model perempuan yang kompeten, berintegritas, dan berani bersuara,” ujarnya.
Mendorong Keterlibatan Perempuan
Di sisi lain, Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menekankan peran organisasi dalam mendorong keterlibatan kader perempuan. “Organisasi tidak boleh apatis terhadap proses seleksi lembaga publik. Bahkan harus aktif, bukan hanya mempersilakan, tapi juga menghubungi kader potensial untuk maju,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dakwah Muhammadiyah dan Aisyiyah di lembaga publik berdampak langsung pada masyarakat. “Apa yang dikerjakan kader di lembaga publik itu pasti berbalik ke organisasinya, jadi jangan dilupakan bahwa itu juga bagian dari dakwah,” kata Pramono.
Integritas, Kesiapan Spiritual, Mental, dan Profesional
Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah, turut berbagi pengalaman sebagai kader Aisyiyah yang kini mengemban amanah di lembaga publik. Ia menekankan pentingnya kesiapan spiritual, mental, dan profesional.
“Menjadi pejabat publik itu ladang pengabdian yang lebih luas. Kehadiran kita mendorong lahirnya kebijakan adil dan pro-perempuan. Itu bagian dari dakwah yang berdampak panjang,” tuturnya.
Tak hanya itu, Alimatul juga menegaskan pentingnya integritas dan harus tahan godaan, tekanan, bahkan fitnah. “Walaupun ada godaan, tekanan, atau fitnah, kita harus ingat bahwa malaikat Raqib dan Atid selalu bersama kita. Itu yang menjaga kita tetap lurus dan teguh,” tegasnya.
Menurut perempuan yang juga menjabat Sekretaris LPPA PP Aisyiyah itu, kader harus membangun niat ibadah, spiritualitas, dan resilience atau ketahanan diri terhadap tekanan. Selain itu, dukungan keluarga dan jaringan sesama kader juga sangat penting agar perjuangan tidak dijalani sendirian.
Madrasah Politik Perempuan ini menjadi bagian dari upaya LPPA PP Aisyiyah memperkuat kapasitas kader agar mampu berperan strategis di lembaga publik.
Melalui program #SerialKader Berkhidmat di Lembaga Publik, Aisyiyah berkomitmen melahirkan lebih banyak perempuan berintegritas yang membawa nilai Islam berkemajuan dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan.
