‘AISYIYAH memberikan pandangan dan pengalamannya dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan marginal ketika menghadiri sidang komisi perempuan atau commission on the status of women (CSW) PBB ke-68. Pertemuan tahunan terbesar PBB mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan itu diadakan di New York, Amerika Serikat pada 11-22 Maret 2024.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rochimah mengatakan, kemiskinan adalah akar dari banyak permasalahan ketidakadilan yang menimpa perempuan maupun anak-anak. Salah satunya adalah permasalahan maraknya perkawinan anak.
Maka dari itu, kata Tri Hastuti, Aisyiyah sangat mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan bagi perempuan. “Aisyiyah secara khusus bicara tentang bagaimana kita mensuport kelompok perempuan yang paling marginal di Indonesia, yaitu kelompok petani dan nelayan. Kami ingin itu menjadi perhatian,” katanya dalam rilis yang diterima Maklumat.ID, Kamis (21/3/2024).
Tri Hastuti menerangkan, pendampingan bagi petani dan nelayan perempuan dilakukan dengan cara mendorong mereka untuk membentuk kelompok. Hal itu agar keberadaan mereka diakui.
“Dengan diakui keberadaanya, maka mereka akan mendapatkan berbagai akses dan layanan seperti pembiayaan maupun pelatihan yang selama ini hanya dinikmati oleh petani maupun nelayan laki-laki,” paparnya.
Kemudian, Tri Hastuti mengungkapkan, ‘Aisyiyah juga mendorong peningkatan kapasitas wirausaha perempuan dengan berbagai pelatihan dan pemberdayaan. Serta mendorong didirikannya koperasi di banyak tempat untuk mendukung perekonomian perempuan.
“Sementara bagi difabel, ‘Aisyiyah juga mendorong kesiapan kerja remaja difabel agar bisa diterima di dunia kerja,” jelasnya.
Tri Hastuti percaya dengan bergandeng tangan dan semakin banyak pihak yang terlibat, maka bisa semakin memperkecil angka kemiskinan perempuan dan menguatkan kesetaraan gender. “Gelaran CSW ini diharapkan bisa menyusun kesimpulan yang akan menjadi kesepakatan negara-negara anggota PBB,” harapnya.
Paling tidak, kata Tri Hastuti, akan ada 6 hal yang ingin dikuatkan. Pertama, mendorong komitmen pemerintah untuk pembiayaan pembangunan yang responsif gender. Kemudian kedua, memperluas kebijakan fiskal bagi investasi untuk penghapusan kemiskinan bagi perempuan dan anak perempuan
“Ketiga adalah mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan politik yang reponsif gender. Mendorong peningkatan pendanaan bagi organisasi perempuan yang konsen pada isu Perempuan,” tambahnya.
Selanjutnya, yang kelima adalah mendorong data yang valid atas angka kemiskinan yang multidimensional sehingga akan muncul statistik yang diharapkan akan terus berkurang angkanya. Dan, Keenam, dalam kebijakan pembangunan bagaimana strategi pembangunan di daerah menuju pada ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
“Tantangan terbesar yang dihadapi hampir seluruh negara adalah bagaimana mengupayakan pemerintah di masing-masing negara dapat betul-betul mengalokasikan anggaran pembangunan yang berpespktif gender, ini yang kita sebut komitmen,” tegasnya.
Kegiatan CSW PBB ke-68 mengangkat tema prioritas, “Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective.” Selain Tri Hastuti, hadir Ketua PP ‘Aisyiyah, Masyitoh Chusnan dan KOWANI.
Reporter: Suri
Editor: Aan Hariyanto
