MAKLUMAT – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengajak para kader dan warga Muhammadiyah, khususnya di Jawa Timur, agar mengambil peran dalam mendukung program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Prabowo itu komitmen betul loh, melaksanakan program-program kerakyatan, yang memang berdampak bagi rakyat. Seperti makan bergizi gratis itu, cek kesehatan gratis itu, penghapusan utang UMKM itu,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Panel pada forum Rakerwil II LHKP PWM Jawa Timur, Ahad (16/2/2025).
Saleh menyebut beberapa pendekatan maupun hal-hal yang dilakukan Prabowo di sekitar empat bulan pertamanya memimpin. Di antaranya soal yang berkaitan dengan legislasi, serta terkait anggaran.
“Periode Pak Prabowo ini dari awal sudah bilang, jangan terlalu banyak bikin Undang-Undang (UU). Karena itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah mempercepat UU yang memang betul-betul berkaitan langsung dengan implementasi program-program yang dicanangkan, dan melayani serta berdampak langsung bagi rakyat,” kelakarnya.
Menurutnya, regulasi yang tengah digarap oleh pemerintah dan DPR RI saat ini memang tidak terlalu banyak seperti periode-periode sebelumnya. Namun, regulasi-regulasi tersebut adalah yang benar-benar penting untuk memberikan pelayanan bagi rakyat.
“(Misalnya) kita mau bagaimana pariwisata bisa berkembang. Harus ada payung hukumnya kan? Ini sedang kita perbaiki. Ini salah satu fungsi legislasi. Pak Prabowo itu tidak macam-macam, yang penting undang-undang sekarang bisa digunakan untuk melayani masyarakat,” sebutnya.
Kemudian, secara anggaran memang pemerintah telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga-lembaga negara. Hal itu, kata Saleh, adalah untuk mendukung program-program prioritas.
“Ini Pak Prabowo melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Anggaran hasil efisiensi itu nanti bisa digunakan banyak hal, terutama dalam mendukung program-program utama dan prioritas pemerintah. Jadi itu ATK dipotong, perjalanan dinas itu dipotong, rapat-rapat di hotel-hotel itu sudah tidak boleh,” terangnya.
“(Bahkan) Penghematan anggaran ini suatu kementerian dan lembaga ada yang sampai 60 persen. Artinya, kalau itu punya anggaran satu triliun, berarti dipotong 600 miliar, sisa 400 miliar saja. (Karena) Ada instansi juga yang ternyata defisit anggaran, uangnya kurang,” imbuh Saleh.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat Ketua Komisi VII DPR RI itu mengungkapkan bahwa Prabowo dan jajaran ekonom negara, tengah berupaya untuk melakukan penambahan APBN, sehingga bisa membiayai program-programnya dengan lebih baik.
“Sekarang ini kan Rp3.600-an triliun anggarannya. Nah ini Pak Prabowo, Bu Sri Mulyani itu, sedang putar otak itu gimana supaya menambah APBN kita. Jadi bisa mendanai, membiayai program-program kerakyatan dan pemberdayaan rakyat itu lebih baik lagi,” tandas Saleh.
