MAKLUMAT — Pakar Ekonomi Islam dan Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dyah Titis Kusuma Wardani SE MIDEC PhD, menyoroti ancaman siklon tropis yang semakin nyata di Indonesia, yang menurutnya menuntut perubahan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Bencana, kata dia, tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai peristiwa alam yang ditangani secara darurat, melainkan sebagai risiko struktural yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan pembangunan agar tidak terus menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial.
Dyah menekankan pentingnya integrasi mitigasi bencana dalam kebijakan pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang mengabaikan aspek risiko bencana justru berpotensi melemahkan ketahanan ekonomi serta memperlambat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.
“Siklon tropis memang membawa dampak ekonomi yang besar tetapi dari perspektif ekonomi pembangunan, fenomena ini juga harus dilihat sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan infrastruktur,” ujarnya, dilansir dari laman resmi UMY pada Ahad (28/12/2025).
“Pembangunan tidak boleh lagi bersifat reaktif, melainkan harus dirancang adaptif terhadap risiko bencana,” sambung Dyah.
Ia menjelaskan, pembangunan yang tangguh bencana akan mampu mengurangi potensi kerugian di masa depan sekaligus mempercepat proses pemulihan ketika bencana terjadi. Karena itu, integrasi mitigasi bencana perlu dimasukkan secara sistematis dalam rencana pembangunan nasional maupun daerah.
Langkah tersebut, lanjut Dyah, mencakup peningkatan kapasitas infrastruktur agar lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, serta penguatan kelembagaan yang berperan dalam perencanaan dan pengelolaan risiko bencana.
“Peningkatan kapasitas infrastruktur dan kelembagaan menjadi kunci. Infrastruktur yang dirancang tanpa mempertimbangkan risiko bencana akan mudah rusak dan menimbulkan beban ekonomi berulang,” jelasnya.
“Sebaliknya, investasi pada infrastruktur tahan bencana justru lebih efisien dalam jangka panjang,” imbuh Dyah.
Selain aspek fisik dan kelembagaan, ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem peringatan dini serta mekanisme respons bencana yang terintegrasi dan responsif. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalkan dampak bencana terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Upaya tersebut, menurutnya, membutuhkan koordinasi lintas sektor agar kebijakan mitigasi tidak berjalan secara parsial.
Di sisi lain, ia juga menilai bahwa peran masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran publik terhadap risiko bencana dan partisipasi aktif dalam upaya mitigasi.
“Jika mitigasi bencana diintegrasikan secara konsisten dalam perencanaan pembangunan maka siklon tropis tidak lagi menjadi hambatan utama pembangunan, melainkan risiko yang dapat dikelola secara berkelanjutan,” pungkas Dyah.
