MAKLUMAT – Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rencananya dipangkas sekitar Rp40 triliun dinilai belum akan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Nilai efisiensi tersebut lebih mencerminkan komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal dibanding menjadi instrumen utama memperbaiki kondisi keuangan negara.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan penghematan Rp40 triliun memang akan menambah ruang fiskal pemerintah. Namun secara nominal, nilainya hanya sekitar 0,15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Jika seluruh Rp40 triliun benar-benar tidak dibelanjakan kembali, defisit APBN hanya turun dari target 2,68 persen menjadi sekitar 2,52 persen terhadap PDB. Jadi, pemangkasan anggaran MBG bukan faktor utama yang menentukan pencapaian target defisit,” kata Yusuf dikutip, Selasa (30/6/2026).
Ia meminta pemerintah menjelaskan secara rinci asal-usul angka efisiensi tersebut. Pasalnya, anggaran MBG sebelumnya sudah beberapa kali mengalami penyesuaian.
Yusuf menjelaskan anggaran MBG semula diproyeksikan mencapai sekitar Rp335 triliun. Nilai itu kemudian turun menjadi Rp268 triliun setelah dana cadangan sekitar Rp67 triliun tidak dicairkan. Selanjutnya, pagu anggaran kembali berkurang sekitar Rp39,62 triliun akibat pemblokiran dan realokasi anggaran oleh Kementerian Keuangan.
“Publik perlu mengetahui apakah pemangkasan Rp40 triliun ini merupakan penghematan baru atau hanya penyesuaian anggaran yang sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Yusuf, efisiensi anggaran seharusnya tidak berorientasi pada besarnya nominal pemotongan, melainkan memastikan belanja negara digunakan secara tepat sasaran dan memiliki tata kelola yang lebih baik.
Ia menilai ruang pemangkasan anggaran MBG juga terbatas karena program tersebut menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Yusuf juga mengingatkan, dampak penghematan terhadap defisit APBN sangat bergantung pada penggunaan dana hasil efisiensi tersebut. Jika anggaran hanya dipindahkan ke program lain, maka secara fiskal tidak akan mengurangi defisit karena total belanja negara tetap sama.
“Kalau anggaran itu direalokasikan ke program lain, sebaiknya pemerintah menyebutnya sebagai realokasi anggaran, bukan penghematan,” tegasnya.
Ia menambahkan, menjaga defisit APBN tidak cukup hanya mengandalkan efisiensi MBG. Pemerintah tetap harus memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta mengantisipasi berbagai risiko global seperti kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Karena itu, Yusuf menilai wacana pemangkasan anggaran MBG lebih memiliki nilai simbolis sebagai sinyal efisiensi fiskal daripada menjadi solusi utama untuk menekan defisit APBN.
Efisiensi Anggaran Belum Tentu Menekan Defisit
Pandangan CORE menunjukkan besarnya angka pemangkasan anggaran tidak otomatis memperbaiki kondisi fiskal negara. Dampaknya sangat bergantung pada apakah dana tersebut benar-benar dihemat atau hanya dipindahkan ke program lain. Transparansi pemerintah menjadi kunci agar publik mengetahui apakah pemangkasan yang diumumkan merupakan efisiensi baru atau sekadar penyesuaian anggaran yang telah dilakukan sebelumnya.
