MAKLUMAT – Aksi brutal aparat dalam demo 28 Agustus 2025 di depan DPR RI kembali membuka mata publik, Polri semakin jauh dari fungsi ideal sebagai pelindung rakyat. Penembakan gas air mata, penangkapan ratusan orang, hingga tewasnya seorang pengemudi ojek online karena terlindas kendaraan taktis, dan tewasnya mahasiswa di Yogyakarta akibat penganiayaan polisi, menjadi bukti bahwa anggaran besar tidak otomatis menghasilkan kinerja yang beradab.
Ironisnya, di tengah situasi ekonomi rakyat yang kian sulit, DPR dan pemerintah justru menyetujui tambahan anggaran Polri sebesar Rp 63,7 triliun. Dengan tambahan itu, total anggaran Polri tahun 2026 melonjak menjadi Rp 173,47 triliun. Bandingkan dengan alokasi untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp 139,3 triliun atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp 159,6 triliun. Anggaran Polri kini menjadi salah satu yang terbesar, hanya kalah dari Kementerian Pertahanan.
Namun pemerintah menetapkan anggaran Polri sebesar Rp 145,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka ini naik dibanding proyeksi atau outlook pada tahun ini yang sebesar Rp 138,5 triliun.
Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan pembengkakan anggaran Polri lebih banyak diarahkan pada belanja alat represif. Dalam periode 2020–2024, Polri menggelontorkan Rp 1,93 triliun hanya untuk pembelian kendaraan taktis. Belum lagi proyek-proyek lain yang minim transparansi. Artinya, anggaran jumbo tidak dipakai untuk memperbaiki layanan dasar keamanan warga, melainkan memperkuat mesin represi negara.
Pertanyaan mendasar pun muncul, apakah Polri memang membutuhkan anggaran sebesar itu, sementara kasus pelanggaran HAM, kekerasan aparat, hingga kriminalitas jalanan masih terus meningkat? Publik semakin sulit menerima logika bahwa penambahan triliunan rupiah setiap tahun berbanding lurus dengan memburuknya kualitas pelayanan keamanan.
Sudah saatnya dilakukan pemangkasan anggaran Polri sekaligus reformasi menyeluruh dalam tubuh institusi ini. Anggaran yang selama ini tersedot untuk membeli alat perang internal lebih baik dialihkan ke pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Reformasi Polri bukan hanya soal kultur aparat, tetapi juga arah prioritas keuangan. Selama alokasi anggaran tidak menyentuh akar masalah, peningkatan kualitas SDM, transparansi pengelolaan, hingga akuntabilitas publik, maka pemborosan akan terus berulang.
Polri tidak layak terus-menerus menikmati “kue anggaran jumbo” tanpa pertanggungjawaban yang sepadan. Setiap rupiah dari APBN adalah uang rakyat. Bukan untuk membeli kendaraan yang kelak melindas rakyat, tetapi untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.
Reformasi anggaran Polri adalah pintu masuk menuju perubahan yang lebih mendasar, dari kepolisian yang berorientasi kekuasaan, menuju kepolisian yang benar-benar berpihak pada rakyat.
