MAKLUMAT — Sebuah pemilu yang ideal tak cukup dibangun lewat desain aturan atau pada sistemnya saja. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS Faris Abidin, serta dari Fraksi PAN dr Zuhrotul Mar’ah.
Keduanya hadir dan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Jalan Tengah Sistem Pemilu Indonesia: Mencari Titik Temu Perdebatan Sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup’, yang berlangsung di Gedung PWM Jawa Timur, Surabaya, pada Ahad (13/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Faris dan dr Zuhro—sapaan akrab keduanya—mengingatkan soal yang lebih mendasar. Mulai dari masih rendahnya kesadaran moral dalam kehidupan politik hingga bagaimana sistem dan kultur dalam aspek representasi perempuan.

Menurut Faris, forum ini memberi ruang untuk mempertemukan berbagai pandangan. Terutama di tengah perdebatan panjang soal sistem proporsional dalam pemilu.
“Diskusi semacam ini penting untuk mencari titik tengah. Ada banyak masukan pada FGD ini. Semua masukan sangat penting,” ujar politisi muda itu.
Ia juga menilai bahwa upaya menghindari praktik politik uang tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat. Justru, pembenahan harus dimulai dari internal partai sebagai penggerak utama sistem politik.
“Internal partai ditingkatkan kesadarannya. Masyarakat juga ditingkatkan kesadaran politiknya,” tandasnya.
Faris juga mengingatkan agar kritik dan dorongan perbaikan tidak hanya diarahkan kepada rakyat sebagai pemilih. Menurutnya, elit partai dan penguasa juga memegang peran penting dalam menentukan arah politik.
Senada, dr Zuhro menekankan bahwa kualitas sistem pemilu sangat bergantung pada aspek moral semua pihak. Ini adalah hal penting yang perlu terus juga didorong di tengah sistem yang semakin disempurnakan.
“Apapun sistemnya, ini kembali pada moral. Mulai dari moral pemilih dan kita yang sebagai politisinya, partai sebagai kendaraannya, lalu penyelenggaranya, ini penting,” kata dia.
Ia tak lupa menyoroti belum ramahnya sistem pemilu di Indonesia terhadap perempuan. Meski sudah ada banyak upaya perbaikan, namun semua elemen harus tetap menyempurnakannya. “Sehingga kalau kita bicara sistem. Maka jangan lupakan bagaimana mendorong partisipasi perempuan juga,” sambungnya.
Perempuan yang juga menjabat Ketua LHKP PDM Kota Surabaya itu mengatakan bahwa keterwakilan perempuan harus menjadi bagian penting dalam perbaikan sistem politik. Karena tanpa perempuan, politik akan kehilangan ruhnya sebagai instrumen untuk memperjuangkan keadilan.
“Mewakili perempuan, maka partai harus juga memikirkan keterwakilan perempuan. Ini penting untuk masa depan politik kita,” tandas dr Zuhro.