PASCA perang dingin, terjadi perubahan pola kompetisi dalam peradaban. Sehingga kolaborasi-kolaborasi menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan kebahagian bersama. Itu disampaikan anggota Komisi C DPRD Jatim Agung Supriyanto.
”Kalau ingin berhasil bersama, senang bersama, bahagia bersama, maka harus membangun komunikasi dan kolaborasi, dengan semua stakeholder pemerintahan maupun swasta, dengan semua elemen,” katanya dalam Workshop Gairah Kader Muhammadiyah dalam Politik Kekuasaan, Ahad (18/6/2023).
Dalam acara di Hotel Dewarna Bojonegoro itu, Agung menyampaikan bahwa Muhammadiyah saat ini seharusnya sudah selesai dalam urusan politik kebangsaan. Dan sudah semestinya menempatkan diri dalam ranah politik kekuasaan. Menurut dia, terdapat perbedaan positioning dalam dua ranah tersebut.
“Kami banyak bersinggungan dengan kader-kader Muhammadiyah, yang ternyata masih diliputi kebimbangan dalam politik kekuasaan. Ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang setuju dan ada yang enggan bersentuhan dengan politik kekuasaan,” jelas Anggota Dewan dari Fraksi PAN itu.
Dalam politik kebangsaan, kata Agung, tidak peduli siapa yang memimpin, tidak peduli siapa yang berkuasa, Muhammadiyah selalu hadir dan memberi kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat. “Bahkan negara itu harus mencontoh Muhammadiyah sebagai sebuah institusi sosial-keagamaan. Urusan mencerdaskan kehidupan, pelayanan-pelayanan sosial, Muhammadiyah tidak ada yang mengalahkan,” tegasnya.
Tetapi, dengan kiprah pada ranah politik kebangsaan yang sudah sedemikian rupa, menurut Agung, gairah Muhammadiyah di dalam politik kekuasaan masih sangat kurang, bahkan terlampau kecil. “Padahal, kata filsuf Yunani Aristoteles, politik kekuasaan itu sebagai ilmu yang tertinggi. Segala sendi-sendi kehidupan manusia ini lahir tidak terlepas dari keputusan dan proses politik,” urainya.
Pria yang juga menjabat Sekretaris LHKP PWM Jatim itu berpendapat, berdasarkan teori yang dikemukakan Abraham Maslow ada tiga tingkatan pemenuhan kebutuhan manusia, yakni pertama, kebutuhan dasar berupa pemenuhan pangan, sandang, dan papan; kedua, kebutuhan terhadap kasih dan sayang; serta ketiga, kebutuhan untuk aktulisasi, dihargai, dihomati, dan termasuk dalam hal kekuasaan.
”Saya teringat dialog antara Socrates dengan Plato. Siapa yang disalahkan jika terjadi kesenjangan sosial, siapa yang salah jika terjadi pengangguran, siapa yang disalahkan jika ada kemiskinan. Jawabannya adalah penguasa,” tutur Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jatim IX itu.
Mengapa penguasa, lanjut Agung, sebab di dalam sebuah negara hanya kekuasaanlah yang diberikan dua hal untuk mengatur, yakni kewenangan dan keuangan. Maka jika kita mencita-citakan masyarakat dan Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan, tentu harus memiliki kekuasaan untuk itu.
Menurut Agung, dalam mencapai kekuasaan itu harus direbut dan didesain sedemikian rupa. “Ada tiga perkara yang sering saya sampaikan untuk harus direbut, yaitu cinta, rezeki, dan kekuasaan. Nah, untuk merebut kekuasaan itu ya harus didesain, tidak ada kekuasaan yang datang dengan sendirinya, atau diraih tanpa melalui desain politik. Maka itu harus disiapkan dengan sungguh,” urainya. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
