MAKLUMAT — Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, menyebut tidak adanya polarisasi yang tajam di masa pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai hal yang patut diapresiasi. Hal itu ia sampaikan dalam forum diskusi bertajuk “Refleksi 1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran” yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Timur.
Acara yang berlangsung pada Kamis siang (23/10/2025) di Kantor PWM Jawa Timur ini juga digelar secara daring melalui platform Zoom Meeting. Selain Reni, narasumber lain yang dihadirkan adalah Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bakhrul Fikri dan Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah David Effendi.
Pada kesempatan ini, Reni mengingatkan bahwa 2024 adalah tahun yang menguras energi bangsa karena menjadi momentum pemilu eksekutif dan legislatif. “Hal yang bisa dikatakan positif adalah polarisasi masyarakat itu tidak terjadi secara tajam. Kita saat ini tidak lagi mendengar cebong dan kampret. Perlu diketahui, itu sangat menguras energi kita periode lalu,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi sosial politik yang lebih tenang ini perlu diapresiasi. Ia menilai semangat persatuan yang dibangun Presiden Prabowo pasca pemilu menjadi langkah penting bagi stabilitas nasional. Masyarakat, katanya, kini tidak lagi sibuk dengan keterbelahan politik, tetapi mulai menunjukkan kedewasaan dalam berpartisipasi dan berkontribusi di berbagai bidang.
“Termasuk akhirnya masyarakat punya waktu untuk mengkritisi pemerintahannya sendiri. Daripada terbelah dengan sisa-sisa emosi kekalahan saat pemilu, tapi kemudian menjadi energi untuk menjalankan fungsi kontrol,” jelasnya.
Reni juga menyinggung soal konsolidasi politik yang dilakukan Presiden Prabowo. Ia menyadari banyak pihak menilai kabinet saat ini terlalu gemuk, namun hal itu justru menjadi tantangan tersendiri.
“Nah, ini tantangan untuk membuktikan bahwa kabinet ini produktif. Tantangan bagi Presiden Prabowo hari ini adalah apakah dengan banyaknya orang di dalam kabinet, tujuan pemerintahan bisa tercapai,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pemerintahan dapat dilihat dari pencapaian Asta Cita yang dijanjikan. Salah satu indikator pentingnya adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Pemerinta sendiri menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, sebuah angka yang diakui cukup ambisius.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (year on year/yoy) pada triwulan II 2025. “Masih ada waktu untuk berbenah dan mengejar target itu,” ujar Reni.
Selain ekonomi, ia menyoroti perhatian Presiden terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan. Reni mengapresiasi langkah pemerintah melalyi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin Abdul Mu’ti.
Ia menyebut bahwa selama ini kinerjanya memang layak diapresiasi. Terlebih banyak lembaga riset yang menempatkan Kemendikdasmen sebagai menteri dengan kepuasan yang cukup tinggi.
Meski demikian, ia menilai masih ada persoalan mikro yang perlu diperhatikan. “Masih ada guru-guru kita yang gajinya di bawah UMR. Ini terjadi di kota besar semacam Surabaya, apalagi di kota kecil di luar Jawa,” katanya.
Reni menyebut telah berkomunikasi langsung dengan Abdul Mu’ti dan mendapat respon positif terkait persoalan tersebut. Ia juga akan terus memantau hal ini. “Saya akan terus memantau progresnya,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
