MAKLUMAT — Anggota Komisi XII DPR RI, Nevi Zuairina, mengkritisi kelangkaan elpiji 3 kg yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir. Ia menilai fenomena tersebut bukan sekadar ketidakseimbangan pasokan, tetapi mencerminkan kelemahan dalam sistem distribusi dan kebijakan subsidi energi yang harus segera diperbaiki.
Menurut Nevi, kelangkaan yang terjadi mengakibatkan dampak besar pada masyarakat kecil, utamanya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada gas bersubsidi tersebut.
Kelangkaan pada elpiji 3 kg membuat masyarakat kesulitan, sehingga mereka harus mencari alternatif lain yang harganya lebih mahal. “Sehingga beban ekonomi (masyarakat) semakin berat,” ujar Nevi dalam keterangannya, Sabtu (1/2/2025).
Lebih lanjut, Nevi mendesak pemerintah agar segera bertindak, mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan elpiji 3 kg itu. Ia meminta pemerintah tidak hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membantah permasalahan tersebut.
Kuota Elpiji Bersubsidi
Menurut Nevi, berdasarkan sejumlah data, salah satu faktor penyebab utama kelangkaan itu adalah penetapan kuota elpiji bersubsidi untuk tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran di tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah, kata dia, mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1 persen daripada tahun lalu, namun angka itu masih lebih kecil dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024 distribusi elpiji 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton.
“Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah”, tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Masalah Distribusi
Selain kuota yang terbatas, Nevi menilai, sistem distribusi yang belum optimal juga menjadi faktor utama permasalahan kelangkaan elpiji bersubsidi. Hingga saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia sebanyak 259.226 unit, tetapi akses bagi masyarakat masih terbatas.
Nevi mengaku mendapatkan informasi dari berbagai pihak, bahwa banyak warga terpaksa membeli dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal itu, menurutnya, justru semakin menambah beban ekonomi.
“Saya menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas. Distribusi elpiji 3 kg perlu segera diperbaiki agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat”, tegasnya.
Pemerintah dan Pertamina Harus Segera Cari Solusi
Nevi meminta pemerintah dan Pertamina agar segera mencari solusi, sehingga dapat memastikan pasokan elpiji mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kecil dan usaha mikro, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan yang berkepanjangan. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi juga harus diperketat supaya tidak terjadi penyalahgunaan atau penimbunan yang mengakibatkan melonjaknya harga elpiji di pasaran.
“Kelangkaan LPG ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan subsidi energi secara adil dan tepat sasaran. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor ekonomi kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan gas bersubsidi,” katanya.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut dan harus segera mengambil langkah tegas untuk menjamin kestabilan pasokan energi bagi rakyat kecil,” pungkas Nevi.
