MAKLUMAT — Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Da’im, kini berhasil menyandang gelar Doktor Ilmu Manajemen, usai dinyatakan lulus dalam Ujian Doktor Terbuka di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya pada Selasa (14/1/2025).
Dalam penelitian disertasinya, Suli mengangkat judul ‘Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Sumberdaya Manusia dan Strategi Pengembangan Organisasi Partai Politik di Jawa Timur‘, dengan dipromotori oleh Prof Dr Pribadiyono MS, serta Dr Khuzaini MM sebagai co-promotor.
Manajemen Tata Kelola Parpol
Dalam paparannya, mantan Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur yang juga pernah menjadi Ketua PW Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jatim itu menyoroti soal manajemen tata kelola partai politik (parpol), utamanya dalam rekrutmen dan kaderisasi, dengan harapan akan mampu menghasilkan pemimpin bangsa yang berkualitas ke depan.
Namun, dalam perkembangannya, tata kelola rekrutmen dan kaderisasi parpol mengalami perubahan, terutama sejak era reformasi Indonesia yang membawa perubahan-perubahan besar termasuk dalam kebijakan pembangunan nasional.
“Penetapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya pada pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang kewajiban kepada partai politik untuk menyelenggarakan proses rekrutmen dan kaderisasi secara demokratis dan terbuka. Perubahan ini semakin menuntut partai politik untuk terus melakukan perubahan, baik dalam tata kelola kelembagaan maupun manajemen rekrutmen dan kaderisasi partai politik,” ujar Suli dalam paparannya.
Pola Rekrutmen Parpol
Menukil Azwar (2007), Suli menyebut pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktivitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader, sampai dengan penempatan atau penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis.
“Kader merupakan hasil dari pengkaderisasian yang diperoleh karena adanya rekrutmen politik. Jika pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi baik menghasilkan kader yang berkualitas dan berkapabilitas pula, begitu pun sebaliknya,” jelasnya.
“Dihasilkannya kader-kader yang berkualitas dan berkapabilitas tentu menyorot partai politik asal kader tersebut muncul. Jadi, kualitas kader-kader yang ada dalam partai politik sangat dipengaruhi oleh pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi partai tersebut,” sambung Suli.
Pragmatisme Parpol dan Konsep Modal SDM
Meski begitu, Suli menyoroti praktik-praktik tidak baik dalam perilaku politik yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Mulai dari politik kekerabatan, hingga praktik-praktik tindak korupsi, dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak terlepas dari fenomena pragmatisme parpol pasca orde baru.
“Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari model rekruitmen dan kaderisasi partai politik untuk mendapatkan kader-kader yang profesional dan militan,” jelas Suli.
“Maka penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis tentang modal sumber daya manusia. Konsep modal sumber daya manusia (SDM) perlu untuk dieksplorasi lebih dalam terkait tata kelola kaderisasi partai politik agar mampu mengurangi kesenjangan persoalan tuntutan idealisme dan pragmatisme politik,” imbuhnya.
Menurut Suli, konsep modal sumber daya manusia dalam tata kelola kaderisasi parpol akan bisa membentuk politisi yang ideal, dengan integritas tinggi, kompeten, dan amanah. Insan politisi yang ideal tersebut, harapannya akan mampu menyokong keberadaan parpol yang dipercaya oleh rakyat dan mengelola kekuasaan dengan baik.
Lebih lanjut, Suli mengatakan, dalam setiap momentum politik, parpol harusnya mempersiapkan kadernya untuk dapat dicalonkan menduduki jabatan politik. Demi tujuan itu, proses kaderisasi yang dijalankan oleh partai harusnya secara disiplin menurut ide partai dan memperhatikan adanya proses regenerasi dan jenjang karir kepartaian. Hal tersebut perlu dilakukan karena pencalonan non-kader oleh partai politik perlu dihindari demi dapat diperjuangkannya ide partai dalam sebuah sistem politik.
“Hal tersebut penting untuk menjamin bahwa hanya kader partai yang dapat diharapkan secara sempurna untuk menerjemahkan dan perjuangan ide partai, setelah dilewatinya serangkaian proses kaderisasi partai. Selain itu loyalitas kader juga akan dapat lebih terjaga,” terangnya.
Mekanisme Rekrutmen dan Kaderisasi Parpol
Sebab itu, Suli menilai dalam proses rekrutmen politik perlu dikembangkan mekanisme yang betul-betul transparan, akuntabel, dan mampu mendorong kapasitas pengembangan kader parpol, serta mendasarkan pertimbangan pada komitmen ide partai.
“Tanpa pemenuhan syarat tersebut membuat publik akan menilai sebuah partai politik sebagai partai pragmatis. Implikasinya akan membuat simpati terhadap partai politik tersebut akan menurun yang akan mengancam kesinambungan arah gerak dan perkembangan partai politik,” sebutnya.
Selain itu, dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat, khususnya dari kalangan generasi muda, maka parpol perlu melakukan sosialisasi dan edukasi politik yang lebih masif.
“Tujuannya adalah untuk membentuk orientasi politik setiap orang yang nantinya akan dilakukan proses kaderisasi politik. Dengan demikian setiap orang mampu paham dan mengerti mengenai mekanisme masuk menjadi keanggotaan partai politik,” tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
