MAKLUMAT – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari kondisi perekonomian global yang belum membaik telah diantisipasi Pemerintah Kabupaten Gresik. Bentuk antisipasi itu dengan meminta asosiasi pelaku usaha untuk tidak melakukan layoff atau PHK.
Semakin banyaknya korban PHK, memperdalam deflasi sebagai akibat turunnya daya beli. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan arus investasi di Gresik bisa terhambat.
“Salah satu parameter pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa terlihat dari turun atau naik jumlah pengangguran. Sebab ini memengaruhi daya beli,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Zainul Arifin, saat halalbihalal dengan pengusaha di Gresik, Kamis (17/4/2025).
Dampak Perang Dagang
Zainul mengaku memiliki cara untuk menekan bertambahnya tingkat pengangguran tebuka (TPT) di Gresik. Ia meminta kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk tidak melakukan PHK.
“Kalau ada efisiensi, baiknya mengurangi jam kerja jangan langsung layoff. Terus terang dampak dari PHK itu panjang,” tegasnya.
Zainul tidak menampik permintaan ini atas arahan dari Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani. Menurut Zainul, Akhmad Ali Yani bakal mengundang sejumlah pengusaha guna merumuskan langkah berikutnya.
Permintaan Pemkab Gresik kepada pengusaha sebagai antisipasi dari perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dengan China. Eskalasi ekonomi yang saling berbalas ini berpotensi pada perekonomian global, termasuk Indonesia.
Pelaku Usaha Siapkan Efisiensi
Ketua Apindo Gresik, Alfan Wahyuddin merespons permintaan Pemkab Gresik dengan tidak melakukan PHK. “Saya sudah berkomunikasi dengan anggota, agar efisiensi sebisa mungkin tidak mem-PHK. Hanya mengurangi jam kerja dan tidak menambah SDM,” jelas Alfan.
Pembahasan antisipasi pemutusan hubungan kerja ini tidak lepas dari rencana pemerintah pusat yang mendirikan Satgas PHK. Baik pemerintah daerah maupun pengusaha mengidentifikasi bahwa berdirinya satgas tidak dengan tiba-tiba.
“Pasti sudah ada prediksi, maka perlu ada wadah (Satgas PHK). Kami juga berharap pemerintah daerah memiliki lembaga yang bisa meningkatkan SDM, agar tidak ada PHK di kemudian hari,” terang Alfan memungkasi.
