MAKLUMAT — Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, mengungkapkan program 100 hari kerja pertamanya sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Hal itu ia sampaikan ketika apel rutin di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Senin (24/2/2025).
Tampak Nurul memimpin apel rutin di Halaman Pendopo Malowopati, Bojonegoro itu, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Bojonegoro, yang juga istri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Cantika Wahono.
Mulanya, Nurul mengatakan bahwa apel kali ini adalah giat apel perdananya sebagai pimpinan, dengan jabatan baru sebagai Wakil Bupati Bojonegoro. Ia mewakili Bupati Setyo Wahono yang tengah menjalani giat pembekalan alias retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Dalam kesempatan itu, Nurul menilai ada harapan besar masyarakat Bojonegoro yang diamanahkan kepadanya bersama Bupati Setyo Wahono. Hal itu tercermin dari perolehan suara pasangan tersebut yang mencapai 89,34 persen suara. Artinya, kata dia, mayoritas publik Bojonegoro menggantungkan harapan kepadanya untuk bisa memimpin Bumi Angling Dharma itu hingga lima tahun ke depan.
“(Harapan-harapan ini) terjabarkan dalam program 100 hari kerja, yang meliputi program jangka menengah dan panjang. Sehingga ada sinkronisasi dan sinergi program yang diharapkan masyarakat dapat terlaksana,” ucapnya.
Nurul mengungkapkan, beberapa hal akan menjadi fokusnya bersama Bupati Setyo Wahono, antara lain terkait program Presiden yang harus tersinergi antara pusat, provinsi, dan daerah yang tertuang dalam Asta Cita.
“Visi Kabupaten Bojonegoro adalah mewujudkan Bojonegoro makmur dan membanggakan yang diuraikan dalam 5 misi, yakni meliputi SDM unggul, perekonomian produktif, lingkungan lestari, tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, dan memajukan kebudayaan daerah,” terangnya.
Kedua, dalam 100 hari kerja, ada program kegiatan yang harus diselesaikan. Dengan argometernya mulai 20 Februari 2025 lalu atau hari di mana pasangan pemimpin baru hasil Pilkada Bojonegoro 2024 itu dilantik.
“Ketiga, Bupati memahami kondisi kekeringan dan banjir di Bojonegoro. Sehingga tata kelola air menjadi prioritas. Kemarin sudah ada inovasi menggunakan gerakan panen air hujan. Sehingga ke depan, diharapkan satu OPD minimal satu inovasi,” ungkapnya.
“Penilaiannya nanti bukan dilakukan oleh OPD atau Bupati melainkan ada tim yang akan mengevaluasi apakah inovasi sudah diselesaikan dengan baik apa belum,” sambung Nurul.
Kemudian, keempat, akan ada penambahan OPD, yakni Badan Riset Inovasi Daerah dan Kantor Penanggulangan/Pencegahan Narkotik. Nurul mengatakan, penambahan OPD tersebut dinilai penting, karena akan menjadi tumpuan dalam perencanaan ke depan.
Di sisi lain, Nurul juga mengklaim bahwa Pemkab Bojonegoro memiliki masterplan penanggulangan banjir kota. Ia meyakini masterplan tersebut harus dilakukan, agar mengetahui arah air yang harusnya mengalir. “Jangan lupa masyarakat meneropong kita semua. Terpenting berprinsip sebagai pelayan masyarakat,” pungkas Nurul.
