MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M Hanif Dhakiri, menyorot kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang memberlakukan tarif impor tambahan hingga 32 persen terhadap produk Indonesia. Menurutnya, hal itu adalah alarm atau sinyal serius bagi perekonomian nasional.
Hanif meminta agar pemerintah segera merespons kebijakan AS itu dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak pada kepentingan industri dalam negeri. Sebab jika tidak, ia khawatir bakal berpotensi memukul sektor industri padat karya serta jutaan pekerja Indonesia.
“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujarnya, dalam keterangan yang dikutip dari Fraksi PKB.
AS Terapkan Tarif Impor Baru Per 2 April 2025
Sebagaimana diketahui, per 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump telah menetapkan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara. Juga dengan tarif tambahan yang bervariasi berdasarkan praktik perdagangan negara mitra.
Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen atas sejumlah produk ekspor unggulannya. Selain itu, sejumlah negara Asia Tenggara juga berpotensi mengalami pukul ekonomi akibat kebijakan AS itu, seperti Kamboja yang menghadapi tarif 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, hingga Thailand yang terkena 36 persen.
Selain itu, rival dagang AS di Asia, yakni China terkena tarif impor sebesar 34 persen. Kebijakan tersebut dikatakan berdasarkan pada evaluasi terhadap hambatan perdagangan, manipulasi mata uang, hingga akses pasar.
Lebih lanjut, Hanif menyoroti dampak langsung tarif impor AS itu, yang berpotensi memukul sektor industri nasional. Terutama, kata dia, pada ekspor alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat-alat listrik.
Pria yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB itu mengungkapkan, pada tahun 2023 total nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai sekitar USD 31 miliar atau kurang-lebih Rp500 triliun. Angka tersebut menjadikannya termasuk mitra dagang utama setelah China.
Ia khawatir jika tarif impor AS itu tidak diantisipasi dengan serius oleh pemerintah, bakal mengakibatkan banyak permasalahan, termasuk ancaman PHK (Putus Hubungan Kerja) massal. “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas—ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tambahnya.
Tak Cukup Hanya Langkah Moneter, Dorong Pemerintah Tegas dan Berani
Menurut Hanif, langkah moneter biasa saja tidak akan cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Terlebih bahwa kondisi ekonomi domestik juga semakin tertekan dengan nilai tukar rupiah yang melemah hingga Rp16.675 per dolar AS. Bank Indonesia (BI), lanjutnya, juga telah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.
“Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tandasnya.
Sebagai langkah strategis, Hanif meminta pemerintah menjawab kebijakan impor AS itu dengan keberanian, termasuk mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRICS dan Afrika serta memperkuat UMKM dan industri berbasis bahan baku lokal agar lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global.
“Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan—harus maju dan menembus pasar baru,” tegasnya.
Tak hanya itu, Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sektor sumber daya manusia (SDM), termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar. Menurutnya, tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan potensi ekonomi yang harus dikelola dengan serius.
“Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” terangnya.
Ia menegaskan, tekanan global harus dijawab dengan strategi yang berani dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional. “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkas Hanif.
