MAKLUMAT — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah segera mencairkan dana on call APBN 2025 senilai Rp 4 triliun, untuk menangani bencana besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Gelombang banjir bandang dan longsor yang menyapu tiga provinsi itu kini masuk kategori krisis nasional.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025, bencana ini menelan 753 korban meninggal, 650 orang hilang, 2.600 luka-luka, dan lebih dari 576 ribu jiwa mengungsi.
“Kondisi ini tidak bisa ditangani dengan langkah biasa. Pemerintah dapat dan harus menggunakan dana on call Rp4 triliun untuk percepatan penanganan,” tegas Said di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Said menilai anggaran tersebut krusial untuk memastikan operasi tanggap darurat berjalan masif, terutama karena jumlah korban berpotensi terus bertambah dan ribuan rumah serta fasilitas publik hancur.
Selain dana darurat, Said meminta pemerintah menyiapkan pembiayaan jangka panjang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Skema multiyears dinilai penting karena kebutuhan pemulihan infrastruktur dasar sangat besar, termasuk rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, tempat ibadah, jalan, jembatan, hingga pasar.
“Kebutuhan anggaran rekonstruksi jelas lebih besar lagi. Pemerintah harus menghitungnya dari sekarang,” katanya.
Politikus PDIP itu juga menyoroti aksi penjarahan warga di toko-toko dan gudang Bulog di sejumlah daerah terdampak. Tindakan itu terjadi karena kebutuhan dasar belum terpenuhi.
“Mereka sedang mempertahankan hidup. Dalam hati mereka tentu tidak ingin melakukan itu,” ujar dia.
Said menekankan pemerintah harus mengerahkan seluruh sumber daya nasional agar bantuan darurat tersalurkan cepat dan merata, mulai dari makanan, tenda pengungsian, MCK, selimut, pakaian, hingga layanan trauma healing bagi anak-anak. Pada saat yang sama, operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang harus dilakukan terus-menerus.
