Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyampaikan, pihaknya akan menunggu sikap Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dulu sebelum menetapkan caleg terpilih dalam Pileg 2024.
Hal itu dia tegaskan usai KPU RI batal melakukan penetapan caleg terpilih hasil Pileg 2024 lantaran terdapat permohonan gugatan sengketa Pileg yang diajukan Partai Demokrat dan Partai NasDem.
“Kita tidak bisa berandai-andai di Mahkamah Konstitusi-nya, kita lihat saja apakah perkaranya berlanjut atau tidak kan juga sangat menentukan,” kata Afif saat di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).
Diketahui, gugatan sengketa Pileg 2024 kembali diajukan oleh Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Banten yang teregistrasi di MK tertanggal 31 Juli 2024 pukul 10.15 WIB. Sedangkan Partai NasDem teregistrasi pukul 13.36 WIB.
Atas dasar tersebut, KPU RI akhirnya menunda penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih yang rencananya bakal digelar hari ini, Rabu (31/7/2024). MK memiliki waktu 30 hari untuk memutus sengketa hasil Pileg.
Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik meyakini MK telah mengetahui jadwal Pilkada 2024, yang menurutnya juga akan menjadi pertimbangan MK dalam memutuskan perkara sengketa Pileg tersebut.
“Kami sangat meyakini bahwa MK mengetahui bahwa pada 27-29 Agustus 2024, selama tiga hari, KPU di daerah termasuk KPU DKI Jakarta itu akan menerima pendaftaran bakal pasangan calon peserta pilkada DKI Jakarta dan begitu juga ditempat lainnya. Kami sangat yakin hal tersebut akan jadi pertimbangan khusus MK,” tandas Idham.
