MAKLUMAT — Di saat berbagai daerah di Aceh masih bergelut dengan dampak bencana, mulai dari banjir, longsor, abrasi hingga kerusakan infrastruktur, perhatian publik mulai tertuju pada arah kebijakan pemerintah yang dinilai lebih fokus mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Di sejumlah wilayah, masyarakat masih menghadapi persoalan mendasar seperti rumah yang rusak, akses jalan yang terputus, lahan pertanian yang terdampak, serta kebutuhan bantuan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai skala prioritas pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus dipacu sebagai salah satu program strategis nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi. Pemerintah menargetkan percepatan pembentukan dan operasional koperasi di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh.
Namun, bagi sebagian masyarakat, percepatan program tersebut dinilai perlu diimbangi dengan keseriusan dalam menangani persoalan kebencanaan yang masih membayangi kehidupan warga.
Mereka berharap upaya pemulihan pascabencana tidak kalah cepat dibanding pelaksanaan program-program pembangunan lainnya.
Pengamat kebijakan publik menilai pembangunan ekonomi desa melalui koperasi merupakan langkah yang positif. Akan tetapi, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara menjalankan program nasional dan memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana.
Menurut penulis, program pembangunan memang sangat penting, tetapi rasa aman dan kepastian hidup masyarakat korban bencana juga harus menjadi prioritas utama. Mengingat, Aceh selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
Karena itu, kebijakan pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administrasi, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat.
Di tengah percepatan berbagai program strategis, publik berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh mampu menunjukkan keberpihakan yang seimbang. Penanganan bencana, pemulihan ekonomi masyarakat, dan pembangunan desa semestinya berjalan beriringan, bukan saling menggeser prioritas.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang berhasil dijalankan, tetapi juga dari seberapa cepat negara hadir ketika rakyat sedang menghadapi musibah.***
*) Penulis: Rizki Maulizar
Mahasiswa Hukum Universitas Siber Muhammadiyah Yogyakarta
